UNDIP, Semarang (2/6) – Kekerasan Berbasis Gender (KBG) masih menjadi masalah yang pelik di Indonesia. Sebagaimana catatan Komnas Perempuan, pada tahun 2025 terdapat 376.529 kasus KBG, naik 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketidaksetaraan gender di berbagai wilayah dan ranah kehidupan menjadi penyebab utama praktik KBG yang masih luas.
Dosen FISIP Undip, Dr. Laila Alfirdaus, bekerja sama dengan dosen FISIPOL UGM, dan aktivis masyarakat sipil, memimpin penelitian KBG di 7 provinsi di Indonesia, yang mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, berkaitan dengan profil KBG dan kapasitas CSO (Civil Society Organizations) dalam penanganan KBG. Selain itu, cakupan penelitian juga termasuk 1 wilayah nasional yang terkait dengan kampanye Online pencegahan KBG.
Penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung program Voice 4 Equality, sebuah program yang didukung oleh Uni Eropa, guna memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi pencegahan dan penanganan KBG selama 3 tahun dari 2026-2029. Program Voice 4 Equality sendiri dimotori oleh Plan Indonesia bekerja sama dengan Institut KAPAL Perempuan, dengan melibatkan 10 CSO di wilayah penelitian. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan, selama bulan Maret-Juni 2026.
Penelitian ini mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui survei pada 694 warga dan pemangku kepentingan dan 65 penyintas KBG, serta wawancara mendalam terhadap 130 informan yang terdiri dari CSO dan pemangku kepentingan baik secara offline maupun online.
Di level nasional, penelitian ini mewawancarai BAPPENAS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri, Komnas Perempuan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, 2030 Youth Force dan berbagai CSO serta akademisi dan advokat gender.
“Pelaku yang paling tinggi kekerasan berbasis gender di NTT pada umumnya orang yang paling dekat, keluarga dekat. Jadi di situ ada suami, ada saudara laki-laki. Kalau relasi pacaran ya biasanya pacar. Ada juga NTT yang menjadi korban perdagangan orang. Tapi pada umumnya lingkaran yang paling dekat dengan korban,” tutur salah 1 informan dari Yayasan PAPHA, NTT.
Melalui penelitian ini, kondisi KBG, dukungan kebijakan, serta kapasitas CSO di berbagai wilayah di Indonesia dipotret untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk mendukung program dan kebijakan yang efektif dalam pencegahan dan penanganan KBG. Penelitian ini merupakan bentuk konkret dari kontribusi akademisi dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan KBG yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil dan pemerintah.
Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan komitmen Universitas Diponegoro menghasilkan riset berdampak yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kontribusi penelitian terhadap upaya penghapusan kekerasan berbasis gender mendukung pencapaian agenda SDGs, terutama SDGs 5 Kesetaraan Gender, sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat sipil. (Komunikasi Publik/ FISIP/ Tim Peneliti)
