Perkuat Akses Pendidikan Tinggi yang Adil dan Berkualitas, Kemdiktisaintek-Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Kampus di Sulsel

Kabar

02 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Perkuat Akses Pendidikan Tinggi yang Adil dan Berkualitas, Kemdiktisaintek-Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Kampus di Sulsel

Makassar–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerap aspirasi perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, sebagai langkah evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026.


Hal ini dilakukan untuk mengukur dampak terhadap penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah tersebut. Kegiatan berlangsung dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI ke Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat (2/10).


Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, pembahasan mencakup daya tampung, daftar ulang, pola penerimaan melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri, hingga pemerataan akses pendidikan tinggi. Evaluasi yang dilakukan juga diarahkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi penerimaan mahasiswa di daerah Sulawesi Selatan, sekaligus merumuskan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pendidikan tinggi.


“Terkait penerimaan mahasiswa baru, kami ingin tekankan bahwa tujuan utama SPMB adalah untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang adil, transparan dan berkualitas. Ini harus kita lihat dengan perspektif yang lebih tinggi,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek, Khairul Munadi.


Menurut Dirjen Khairul, perluasan akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bersama. Dari lulusan pendidikan menengah, sekitar 60% melanjutkan ke pendidikan tinggi, sementara sekitar 40% lainnya belum melanjutkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai SPMB perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana meningkatkan minat dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.


Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa evaluasi di lapangan dibutuhkan untuk memastikan tidak terjadinya kesenjangan antarkampus. Menurutnya, PTS dan PTN memiliki peran yang sama dalam menyiapkan generasi penerus, dan memperluas akses pendidikan tinggi.


“Semua sepakat bahwa pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan bangsa ini. Semua sepakat bahwa pendidikan gratis harus diimbangi, dengan peningkatan kualitas yang sangat baik,” ujar Lalu.


Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX menyampaikan kondisi penerimaan mahasiswa baru di Sulawesi Selatan. 


Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LLDikti Wilayah IX, Budu, menyampaikan bahwa PTS memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Termasuk bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses menuju perguruan tinggi negeri.


Masukan serupa disampaikan juga oleh sejumlah pimpinan PTN dan PTS yang menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan pembiayaan mahasiswa. Dalam forum tersebut, dukungan pembiayaan ditengarai menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan calon mahasiswa untuk melanjutkan hingga tahap daftar ulang, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.


Kondisi ini menjadi bagian dari perhatian Pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan penerimaan dan pembiayaan pendidikan tinggi. Dalam forum yang sama, perihal dukungan operasional perguruan tinggi dan pembiayaan mahasiswa menjadi salah satu hal yang perlu dibahas lebih lanjut agar, perluasan akses pendidikan tinggi dapat berjalan secara berkelanjutan.


Kemdiktisaintek terus menerima aspirasi dari lapangan sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan kunjungan kerja spesifik yaitu untuk memperoleh data dan informasi faktual mengenai pelaksanaan SPMB 2026. Serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola penerimaan mahasiswa dan pembiayaan pendidikan tinggi secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.


Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi


#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak


/

5

Ulas Sekarang