Jakarta—Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menerima Naskah Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) dalam Workshop Pembentukan BP-GMN di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jumat (2/10).

Naskah urgensi tersebut memuat hasil pembahasan yang melibatkan akademisi, peneliti, pakar, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil sebagai bahan perumusan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Penyerahan naskah secara simbolis menjadi salah satu agenda utama workshop untuk mendukung pembentukan kelembagaan yang lebih efektif dan partisipatif.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengapresiasi kolaborasi tersebut, khususnya pelibatan pakar, akademisi, dan peneliti dalam penyusunan rumusan kebijakan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan nyata, termasuk tantangan pengelolaan gambut dan mangrove.

“Pendekatan yang diarahkan oleh Bapak Presiden, yaitu memanfaatkan para pakar, para akademisi, para peneliti, itu adalah sebuah terobosan, sebuah langkah yang sangat baik,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek berharap praktik baik, pengalaman lapangan, serta hasil riset yang telah dikembangkan berbagai pihak dapat menjadi bagian dari rumusan pembentukan BP-GMN.

“Jadi, kita berharap best practices dan pengalaman serta hasil riset ini betul-betul sudah dimasukkan di dalam formulasi-formulasi yang tadi sudah diserahkan kepada kami berdua,” kata Menteri Brian.

Menhut Raja Juli Antoni juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembentukan badan tersebut. Masukan dari para ahli, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil dihimpun untuk memastikan proses perumusan berlangsung secara partisipatif.

Menhut menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui proses administratif pembentukan badan, termasuk rencana pengajuan izin prakarsa kepada Presiden sebagai bagian dari proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

Perkuat Sinergi Antarkementerian dan Perguruan Tinggi

Penguatan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran, tetapi juga pemanfaatan ilmu pengetahuan, pengelolaan kawasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Brian menekankan bahwa upaya pelestarian gambut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pencegahan kebakaran sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan gambut.

“Kita berharap upaya pelestarian nantinya juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi kita mencegah terjadinya kebakaran, terjadinya bencana, di sisi lain kita berharap munculnya sumber-sumber ekonomi baru pada masyarakat yang menjaga dan mengelola lahan-lahan gambut tersebut,” kata Menteri Brian.

Dalam upaya tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong perguruan tinggi berkontribusi melalui riset, inovasi teknologi, kepakaran dosen dan peneliti, serta pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengembangan ilmu pengetahuan di kampus diharapkan dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan gambut dan mangrove di lapangan.

Salah satu gagasan yang disampaikan Menteri Brian ialah pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan tema perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di enam provinsi. Melalui pendekatan ini, mahasiswa berpeluang terlibat langsung dalam kegiatan bersama perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

Selain pelibatan mahasiswa, kontribusi perguruan tinggi dapat diperkuat melalui pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan teknologi, serta penyusunan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung kebijakan dan program pengelolaan gambut dan mangrove.

Sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, perguruan tinggi didorong memanfaatkan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghadirkan solusi nyata bagi pengelolaan gambut dan mangrove yang berkelanjutan.

Menutup workshop, Menteri Brian berharap naskah urgensi yang telah disusun dapat menjadi bahan penting dalam proses pembentukan BP-GMN guna memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove nasional.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak