Palangka Raya-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan program pendidikan gratis bagi mahasiswa sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi, dan peningkatan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) di wilayah tersebut. Inisiatif ini dinilai sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak yang mendorong perguruan tinggi hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Hadir dalam peluncuran program Peluncuran Program Strategis Sektor Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan memberi apresiasi, dan menuturkan bahwa program ini menjadi contoh nyata kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memperluas akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program pendidikan gratis ini dirancang sebagai intervensi kebijakan untuk menjawab tantangan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), APK PT di provinsi tersebut saat ini berada pada kisaran 25,49%, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 32,89 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi hambatan utama bagi lulusan SMA/sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu, skema pendidikan gratis diharapkan mampu meningkatkan akses sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Melalui program ‘Satu Rumah Satu Sarjana’ dan kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa, kami bekerja sama dengan perguruan tinggi agar generasi muda Kalimantan Tengah mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Gubernur Kalteng.
Selain perluasan akses pendidikan tinggi, dalam kesempatan tersebut juga diresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran UPR. Inisiatif ini sejalan dengan agenda percepatan pemenuhan tenaga medis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, yang menargetkan penguatan kapasitas tenaga kesehatan nasional untuk mengatasi kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis dan 140.000 dokter umum di Indonesia.
Program ini menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan tenaga medis spesialis di Kalimantan Tengah. Dari 22 rumah sakit yang ada di provinsi tersebut, baru 10 rumah sakit yang memenuhi standar ketersediaan dokter spesialis, sementara 12 rumah sakit lainnya masih mengalami kekurangan tenaga ahli medis, bahkan tujuh rumah sakit di daerah belum memiliki dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi.
Diproyeksikan hingga tahun 2029, Kalimantan Tengah membutuhkan sedikitnya 84 dokter spesialis Obgyn untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus menekan angka kematian ibu dan anak.
Wamendiktisaintek menekankan bahwa perguruan tinggi harus berperan aktif dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah.
“Perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat. Kampus harus hadir sebagai problem solver bagi berbagai persoalan di daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan,” ujar Fauzan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan fasilitas layanan kesehatan, program pendidikan gratis serta penguatan pendidikan dokter spesialis ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
#Kampustransformatif
