Surabaya — Sebanyak delapan pakar menyampaikan hasil perumusan rekomendasi kebijakan dari berbagai bidang dalam sesi Diseminasi Hasil di rangkaian acara  yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 11-13 November 2026.

Pemaparan yang dilakukan pada Jumat (13/11) tersebut, merangkum hasil diskusi para ahli untuk menjawab tantangan pengembangan sains dan teknologi nasional.

Hal itu disampaikan oleh salah satu perumus rekomendasi kebijakan yaitu akademisi dari ITS, IDAA Warmadewanthi. Ia menyampaikan latar belakang rekomendasi kebijakan berangkat dari permasalahan kondisi lahan pertanian yang semakin terdegradasi akibat praktik konvensional serta keterbatasan perlindungan bagi petani selama masa transisi menuju sistem pertanian regeneratif.

“Pangan yang berdaulat berawal dari tanah yang sehat dan petani yang terlindungi,” ungkap Guru Besar Departemen Teknik Lingkungan ITS tersebut.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, rekomendasi kebijakannya adalah penguatan penyuluhan agroekologi, serta pemanfaatan koperasi desa untuk menjamin pemasaran dan penyerapan hasil panen.

Sementara itu, Ketut Eddy Purnama mengangkat persoalan kemandirian alat kesehatan dalam negeri. Menurutnya, tantangan utama pengembangan alat kesehatan terletak pada proses hilirisasi, terutama regulasi yang harus dilalui sejak prototipe penelitian hingga menjadi produk yang dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Pemerintah belum berperan sebagai off-taker dari produk alat kesehatan dalam negeri,” jelasnya.

Dosen Departemen Teknik Komputer ITS tersebut merekomendasikan pemerintah mengambil peran sebagai pembeli utama produk alat kesehatan dalam negeri yang potensial. Dukungan tersebut perlu disertai penyederhanaan perizinan dan penguatan pendanaan untuk pengujian klinis agar inovasi perguruan tinggi dapat memasuki pasar.

Pada bidang energi, Dede Candra Riawan dari Departemen Teknik Elektro ITS, memaparkan hasil rekomendasi kebijakan terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

“Pemerintah perlu membentuk organisasi pelaksana program nuklir nasional yang diiringi penguatan kesiapan industri, pengembangan talenta nuklir, serta pelibatan masyarakat untuk mendukung target operasionalisasi PLTN pertama Indonesia pada 2032,” paparnya.

Adapun dalam penguatan ketahanan bencana, Adjie Pamungkas dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS menjelaskan hasil rekomendasi yang mencakup integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan serta penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama berbagai pemangku kepentingan.

Para pakar turut menyampaikan hasil perumusan rekomendasi kebijakan dari sisi pertahanan nasional, kesehatan, kedaulatan teknologi, maupun hilirisasi industrialisasi teknologi. Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam mengakselerasi transformasi teknologi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Hal ini sekaligus sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak, yang mendorong perguruan tinggi untuk menghadirkan kontribusi nyata melalui pengembangan sains, riset, dan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan serta tantangan masyarakat dan pembangunan nasional.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Informasi selengkapnya:

[https://ksti2026.kemdiktisaintek.go.id/]

#KSTI2026

#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak

#HilirisasiRiset 

#InovasiTeknologi 

#KemandirianEkonomi