Surabaya – Indonesia membutuhkan listrik yang andal, terjangkau, dan rendah emisi untuk memperkuat ketahanan energinya. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Kesiapan opsi tersebut dibahas dalam Diskusi Panel Ahli pada rangkaian acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), pada 11-13 November 2026.
Pada sesi diskusi mengusung tema ‘Transisi Energi Indonesia - Nuklir.’ Forum ini mempertemukan pakar dari kementerian, regulator, akademisi, dan PT PLN (Persero). Mereka merumuskan prasyarat serta tahapan penyiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang aman, layak, dan bertanggung jawab.
Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Fitria Astuti Firman memaparkan potensi nuklir sebagai energi baru terbarukan. Dari sisi kebijakan, Fitria menyebut posisi nuklir kini kian memungkinkan.
Perwakilan Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Anggoro Septilarso, menjelaskan bahwa setiap tahap PLTN dikawal perizinan berlapis.
“Prosesnya bermula dari evaluasi tapak, persetujuan desain, izin konstruksi, dan komisioning, lalu berlanjut ke izin operasi hingga dekomisioning,” paparnya, Kamis (12/11).
Kerangka kebijakan dan pengawasan tersebut kemudian diterjemahkan PLN ke dalam rencana operasional. Perwakilan Divisi Teknologi dan Enjinering PT PLN,Didik Fauzi Dakhlan menyampaikan PLTN telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 berupa dua unit berkapasitas masing-masing 250 MW.
“PLN pun bersiap menjalankan tiga peran, yakni calon operator, pembeli tenaga listrik, dan operator sistem, maka peran sebesar itu menuntut kesiapan talenta,” jelasnya.
Kesiapan sumber daya manusia itu ditopang pengalaman riset nuklir yang telah lama berjalan. Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syaiful Bakhri menyebut Indonesia memiliki tiga reaktor riset, yaitu Triga 2000 di Bandung, Kartini di Yogyakarta, dan Reaktor Serba Guna GA Siwabessy di Serpong. Ketiganya dilengkapi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif.
Seluruh fondasi tersebut kemudian dirangkai dalam peta jalan jangka panjang yang ditawarka Andang Widi Harto dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada periode awal, Indonesia memanfaatkan teknologi PLTN yang telah terbukti beroperasi komersial di dunia. Periode transisi diisi riset reaktor maju, pengelolaan limbah radioaktif, dan pengembangan industri turunan seperti radioisotop.
“Pada periode berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu merancang PLTN dan memproduksi komponen pentingnya secara mandiri,” harapnya.
Diskusi panel berlangsung dalam dua sesi, yakni sesi terbuka untuk menghimpun perspektif dan masukan dari para pakar, serta sesi pendalaman tertutup untuk menyusun rekomendasi strategis. Berbagai gagasan dan masukan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam rancangan Policy Brief KSTI 2026 sebagai bahan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi, pengembangan talenta unggul, serta penguasaan teknologi nuklir nasional guna mendukung ketahanan dan transisi energi Indonesia.
Informasi selengkapnya:
[https://ksti2026.kemdiktisaintek.go.id/]
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
