Surabaya–Perkembangan teknologi pertahanan mendorong pentingnya penguatan sistem keamanan nasional, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi. Topik tersebut dibahas di Konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 pada sesi Diskusi Panel Ahli yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (12/11).

Sesi ini mengangkat isu dan merancang kebijakan pengembangan teknologi drone High Altitude Long Endurance (HALE) dalam mendukung pertahanan Indonesia. Diskusi panel menghadirkan Kolonel Tek Chaeruman dari Kementerian Pertahanan, Penny Radjendra dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan), Yazdi Ibrahim Jenie dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Kolonel Tek Ony Afrianto, dan Fadilah Hasim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam kegiatan tersebut, Fadilah Hasim mengungkapkan bahwa pengembangan drone di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain adalah pada aspek pengujian, penguasaan komponen kritis, dan kepastian penggunaan.

Menanggapi hal tersebut, Penny Radjendra menambahkan bahwa pengembangan drone juga perlu memiliki manfaat yang jelas dan tidak terfokus pada pembuatan prototipe saja. 

“Supaya riset tidak terhenti dalam pengembangan prototipe, penting adanya permintaan jangka panjang dan kepastian oleh pasar,” saran Penny.

Penny juga menekankan pentingnya setiap lembaga riset untuk berkoordinasi melalui pengembangan teknologi yang berbeda, tetapi tetap saling terhubung dalam satu sistem. Dengan demikian, diperlukan koordinasi antar lembaga agar hasil penelitian dapat saling melengkapi untuk pengembangan teknologi.

Yazdi dari ITB menanggapi pernyataan tersebut dengan mengungkapkan bahwa integrasi harus berada pada satu ekosistem dimana setiap komponen riset bersinergi bersama-sama.  Melalui penyusunan dan pengembangan policy brief ini, para ahli berharap pengembangan teknologi drone dapat dilakukan secara lebih terpadu dan strategis guna memperkuat kapasitas pertahanan serta kemandirian teknologi nasional.

Upaya tersebut sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-16, tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, serta poin ke-17, tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Melalui KSTI 2026, Kemdiktisaintek mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan industri untuk menghasilkan riset yang menjawab kebutuhan strategis nasional. Pengembangan teknologi pertahanan diharapkan menjadi salah satu wujud kontribusi sains dan teknologi dalam memperkuat kemandirian bangsa serta mendukung agenda pembangunan nasional.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Informasi selengkapnya:

[https://ksti2026.kemdiktisaintek.go.id/]

#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak