Pontianak-Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan berdialog dengan pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan Barat di Grha Bhakti Universitas Panca Bhakti (UPB), Pontianak. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi daerah serta memperkuat perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang berkeadilan, kontekstual, dan berpijak pada kondisi riil di daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat sebesar 23,99%, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 32,89%. Kondisi tersebut berkorelasi dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,16% per Maret 2025 serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82% per Agustus 2025, yang turut memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Dalam konteks inilah tantangan signifikan pendidikan tinggi di Kalimantan Barat dapat dilihat.
Forum yang juga dihadiri antara lain oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Sains dan Teknologi (Saintek) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Rektor Universitas Panca Bhakti, serta Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko ini, difokuskan pada penguatan komunikasi dua arah Kemdiktisaintek dengan perguruan tinggi di daerah guna mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan strategis yang memerlukan kontribusi pendidikan tinggi.
Dalam arahannya, Wamen Fauzan mendorong perguruan tinggi untuk aktif menyampaikan persoalan yang bersifat struktural dan sistemik agar dapat ditangani melalui kebijakan di tingkat nasional. Wamendiktisaintek menegaskan bahwa masukan dari daerah merupakan elemen penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan nyata.
“Tolong bantu kami mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bersifat jamak, yang terjadi di banyak perguruan tinggi. Kalau persoalan internal masing-masing kampus tentu penting, tetapi yang struktural dan sistemik itu krusial untuk dibawa ke level kebijakan,” ujar Wamen Fauzan.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Fauzan juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Wamendiktisaintek mengungkapkan masih adanya ketimpangan distribusi penerima KIP Kuliah antarkampus yang perlu ditelusuri secara komprehensif. Berdasarkan data BPS, dari 47 perguruan tinggi di Kalbar, sebanyak 43 diantaranya merupakan perguruan tinggi swasta. Dominasi perguruan tinggi swasta ini, ditambah dengan konsentrasi institusi pendidikan di Kota Pontianak, menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses dan distribusi bantuan pendidikan.
“Di satu sisi ada perguruan tinggi swasta dengan ribuan mahasiswa penerima KIP Kuliah, di sisi lain ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Ini harus dicari akar persoalannya,” tegas Wamen Fauzan.
Meski demikian, Wamendiktisaintek menilai perguruan tinggi swasta memiliki keunggulan tersendiri, terutama dari sisi fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika lapangan. Karakter tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Perguruan tinggi swasta itu adaptif dan cepat membaca situasi. Tidak kaku, mampu menyesuaikan arah ketika dibutuhkan. Ini merupakan kelebihan yang perlu diperkuat agar dampak kampus terhadap pertumbuhan bangsa sebagaimana arahan Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri Brian dapat dirasakan.” ungkap Wamen Fauzan.
Sementara itu, Rektor Universitas Panca Bhakti, Purwanto menyampaikan bahwa perguruan tinggi di Kalbar membutuhkan afirmasi kebijakan, khususnya dalam tata kelola pendidikan tinggi. Ia menekankan bahwa perbedaan kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, serta karakteristik wilayah menjadikan Kalimantan Barat memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain, terutama Pulau Jawa.
“Kondisi Kalimantan Barat tentu memiliki kekhasan tersendiri, sehingga kebijakan perlu mempertimbangkan konteks lokal dengan pendekatan yang lebih afirmatif dan adaptif,” ujar Rektor Purwanto.
Melalui forum dialog ini, harapannya dapat terbangun komunikasi yang lebih intens dan berkelanjutan antara Kemdiktisaintek dengan perguruan tinggi di Kalbar. Arah kebijakan pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong lahirnya kampus-kampus yang inovatif, adaptif, unggul, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan agenda transformasi pendidikan tinggi.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
#Kampustransformatif
