Jakarta-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kolaborasi dalam menjawab isu strategis nasional, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/subspesialis dan kepastian hukum pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, Rabu (1/10).
Pertemuan ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian merupakan langkah nyata untuk memastikan kebijakan pendidikan tinggi dan layanan kesehatan berjalan beriringan.
“Kita menyusun satu sistem baru yaitu program kemitraan, sehingga ada beberapa fakultas kedokteran yang belum memenuhi itu dibantu oleh fakultas kedokteran dari kampus lain. Tetapi kami masih membutuhkan dukungan rumah sakit milik pemerintah daerah sebagai tempat pendidikan tersebut,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.
Pemerintah menargetkan penambahan 148 program studi baru untuk spesialis dan subspesialis kedokteran. Langkah strategis ini dilaksanakan melalui pola pembinaan antar fakultas kedokteran serta kemitraan dengan lebih dari 250 rumah sakit milik pemerintah daerah. Dengan model ini, selain peningkatan akses, distribusi dokter spesialis diharapkan lebih merata sekaligus memperkuat kualitas layanan kesehatan di daerah.
Harapannya, langkah ini tidak hanya memperluas jejaring rumah sakit pendidikan, tetapi juga dapat membantu menekan biaya pendidikan agar tidak terlalu mahal, terutama bagi para calon dokter spesialis/subspesialis yang menempuh pendidikan di daerah.
“Kami berharap dan berupaya biaya pendidikan tidak terlalu mahal, apalagi di daerah,” ujar Menteri Brian.
Kemdiktisaintek dan Kemendagri akan menyiapkan kebijakan yang akan menghapus dasar hukum pungutan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini akan disertai sosialisasi masif kepada kepala daerah dan perangkat terkait, serta monitoring bulanan dengan mekanisme intervensi langsung bagi daerah yang belum menunjukkan kemajuan.
Untuk mendukung upaya percepatan peningkatan akses dan distribusi dokter spesialis dan subspesialis dengan strategi sistem kesehatan akademik, diusulkan penguatan regulasi melalui SKB tiga menteri (Mendiktisaintek, Menkes dan Mendagri). SKB ini akan memperkuat peran Komite Bersama Kemdiktisaintek dan Kemenkes yang saat ini telah berjalan.
Kepastian Hukum untuk Beasiswa Pendidikan Tinggi
Selain isu kesehatan, audiensi juga membahas kebijakan peningkatan akses pendidikan tinggi. Selama ini, banyak pemerintah daerah ragu mengalokasikan beasiswa pendidikan tinggi karena khawatir melanggar kewenangan.
Untuk itu, Kemendagri ke depan akan menerbitkan surat edaran yang menegaskan bahwa pemberian beasiswa atau hibah untuk pendidikan tinggi oleh Pemda adalah sah secara hukum dan sejalan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sosialisasi kebijakan ini akan diselaraskan dengan agenda SKB Tiga Menteri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program nasional. Kemdiktisaintek bersama Kemendagri akan segera menuntaskan penyusunan kebijakan, melakukan sosialisasi nasional, serta membangun mekanisme monitoring terpadu. Langkah ini selaras dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak yang menekankan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.
Melalui sinergi pusat dan daerah, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, sehingga dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju masa depan yang berdaya saing.
Humas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak #Pentingsaintek #Kampusberdampak #Kampustransformatif
