SERANG — Humas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar Rapat Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Untirta, Rabu (2/9/2026), di Ruang Rapat Kecil Rektorat Lantai 4, Kampus Untirta Sindangsari.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Untirta Deden Hery Hermawan, S.E., M.M.; Kapokja Humas Untirta Adhitya Angga Pratama, M.I.Kom., beserta staf; serta PPID Pelaksana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Teknik (FT), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untirta.
Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik, penyempurnaan penyajian informasi pada laman masing-masing unit, serta penguatan koordinasi antara PPID universitas dan PPID Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Dalam arahannya, Kepala BAKK Untirta Deden Hery Hermawan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk bekerja bersama dalam mengidentifikasi berbagai kekurangan sekaligus mencari solusi terhadap aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki
“Jadi hari ini kita coba kerja bareng, kita bongkar apa yang harus direvisi dan kita perbaiki. Kita maksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung apa yang kita cita-citakan,” ujar beliau.
Menurut beliau, proses evaluasi tidak semata-mata berorientasi pada perolehan nilai, tetapi juga menjadi upaya untuk memastikan setiap unit menjalankan pengelolaan keterbukaan informasi dengan optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara Humas dan PPID Pelaksana menjadi penting dalam memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan.
“Kita berusaha memberikan yang terbaik. Jangan menilai dari nilainya terlebih dahulu, tetapi kita bekerja dan tunjukkan dulu apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan hasilnya juga akan mengikuti,” tambahnya.
Dalam sesi teknis, peserta bersama tim Humas Untirta melakukan penelaahan satu per satu terhadap komponen penilaian keterbukaan informasi publik. Evaluasi dilakukan untuk memastikan informasi yang dipersyaratkan telah tersedia, diperbarui, ditempatkan pada kanal yang tepat, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Komponen yang dibahas antara lain pengumuman dan penyediaan informasi publik, pengembangan website, informasi pengadaan barang dan jasa, serta aspek kelembagaan. Pembahasan juga mencakup informasi profil perguruan tinggi, program dan kebijakan, informasi keuangan, peraturan dan keputusan, tata cara memperoleh informasi publik, pengajuan keberatan, hingga tata cara pengaduan.
Selain itu, peserta melakukan evaluasi terhadap pengelompokan informasi sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi serta-merta. Setiap PPID Pelaksana didorong untuk menyesuaikan daftar informasi dengan karakteristik layanan dan informasi yang dikuasai masing-masing fakultas.
Kemudahan akses masyarakat terhadap informasi turut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan. Sejumlah aspek teknis pada laman PPID dievaluasi dan diperbaiki agar informasi maupun mekanisme permohonan informasi publik dapat diakses masyarakat secara lebih mudah tanpa hambatan teknis yang tidak diperlukan.
Dalam kegiatan tersebut turut disampaikan bahwa Untirta telah lima kali memperoleh predikat Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi Untirta untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui kolaborasi seluruh unit.
Melalui pelaksanaan Monev dan Bimtek PPID Pelaksana, Untirta berharap PPID Pelaksana di tingkat fakultas semakin memahami standar penyediaan informasi publik serta mampu melakukan pembaruan informasi secara konsisten. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Untirta untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan informasi publik yang mudah dan terbuka bagi masyarakat.
