Sebagai konsekuensi logis dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang bertujuan menjamin akses layanan yang adil, merata, terjangkau dan bermutu, maka penguatan pendidikan tinggi bidang kesehatan adalah fondasi utama penyediaan tenaga medis yang berkualitas, merata dan berkelanjutan. Dan sebagai implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar akses dan mutu layanan kesehatan ideal bagi seluruh lapisan masyarakat, maka Kemdiktisaintek menempatkan pendidikan dan layanan kesehatan dalam satu ekosistem yang strategis dan saling terhubung.
Harus diakui, potret ketersediaan tenaga medis Indonesia saat ini menunjukkan tantangan yang serius. Baik dalam bentuk disparitas supply-demand, juga dalam hal ketimpangan distribusi wilayah. Sebagai catatan, setiap tahun Indonesia meluluskan sekitar 12.000 dokter dan 3.600 dokter spesialis, Namun lebih dari 70 persen dokter terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara kurang dari 10 persen melayani wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kondisi ini menegaskan urgensi pendekatan sistem dalam transformasi pendidikan kedokteran.
Poin-poin tersebut di atas dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemditisaintek Khairul Munadi, ketika menghadiri Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) di Sorong, Papua Barat (30-31/1). Acara yang dihadiri oleh Dekan dan delegasi Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia ini mengusung tema Membangun Fondasi Dokter Indonesia Menuju Mutu Global, Kurikulum Relevan, dan Sistem Kesehatan Akademik yang Kuat.
“Untuk merespon tantangan yang dinamis itu, Pemerintah meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 2025. Fokus utamanya pada percepatan pemenuhan tenaga medis melalui Program Akselerasi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Program ini menargetkan peningkatan jumlah lulusan dokter spesialis dari 3.600 orang per tahun menjadi 5.800 orang pada tahun 2030, serta peningkatan lulusan dokter umum hingga 17.000 orang per tahun,” kata Dirjen Khairul Munadi, menyitir pemaparannya mengenai Kebijakan Diktisaintek Berdampak: Arah Pengembangan Pendidikan Kedokteran di Indonesia.
Ia menambahkan, guna mengeskalasi program PHTC tersebut, Kemdiktisaintek mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis. Antara lain peningkatan kuota mahasiswa baru PPDS dengan tetap menjaga rasio dosen dan standar mutu pendidikan, pelaksanaan seleksi bersama untuk mahasiswa PPDS bersama Kementerian Kesehatan pada enam bidang spesialis prioritas, serta penyesuaian aturan pembukaan dan penguatan program studi baru berbasis kemitraan dengan rumah sakit pendidikan.
Penguatan peran Fakultas Kedokteran mitra dan Rumah Sakit Pendidikan juga menjadi pilar utama. Pendampingan peningkatan kapasitas dosen, monitoring implementasi program studi baru, serta pengembangan program subspesialis dilakukan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan spesialis. Di sisi lain, peran asosiasi profesi dan kolegium diperkuat sebagai wadah koordinasi penyusunan standar kompetensi lulusan, seleksi bersama, serta evaluasi kinerja program studi.
“Hingga 30 Januari 2026 Program Akselerasi PPDS telah mencatat capaian signifikan. Sebanyak 158 program studi baru berhasil dibuka, terdiri atas 126 program spesialis dan 32 program subspesialis, sehingga total program studi pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia mencapai 524 prodi. Penambahan ini telah melampaui target quick wins yang ditetapkan pemerintah,” kata Dirjen Khairul Munadi bersemangat.
Lebih jauh lagi, program akselerasi ini juga mendorong pemerataan akses pendidikan spesialis di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah provinsi untuk pertama kalinya memiliki program studi spesialis, termasuk Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, serta Papua yang kini sedang dalam proses.
Karena itulah Dirjen Khairul Munadi selanjutnya berharap, AIPKI sebagai mitra strategis dapat berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pendidikan kedokteran berbasis kajian (evidence-informed policy), koordinasi para dekan Fakultas Kedokteran, serta penguatan peran asosiasi program studi dokter spesialis dalam penyusunan standar pendidikan, panduan seleksi, evaluasi pembukaan program studi baru, hingga perhitungan biaya pendidikan.
“Dengan ilmu kita menuju kemuliaan, dengan amal kita menuju kebajikan, sebagaimana pesan Ki Hadjar Dewantara. Transformasi pendidikan kedokteran diharapkan menjadi langkah nyata menuju sistem kesehatan Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” kata Dirjen Khairul Munadi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II AIPKI, Flora Ramona Sigit, menegaskan bahwa Program Akselerasi PPDS merupakan best practice Kemdiktisaintek dalam mentransformasi pendidikan dokter spesialis secara terarah dan berdampak.
Seluruh kebijakan ini, yang sekaligus menandai peta jalan pengembangan pendidikan kedokteran di Indonesia, selalu berpijak pada visi pendidikan tinggi transformatif yang menekankan mutu, relevansi, dan dampak. Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik dan klinis, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan pemerataan layanan kesehatan nasional.
Di penghujung agenda juga diisi dengan sesi diskusi panel bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Setiawan, Tenaga Ahli Mendiktisaintek T. Basarudin, serta Tenaga Ahli Mendiktisaintek yang sekaligus Koordinator Satuan Tugas PPDS, Tri Hanggono Achmad.
