Surabaya—Hilirisasi hasil riset perguruan tinggi tidak cukup hanya berhenti pada perlindungan paten, tetapi harus ada tata kelola transfer teknologi yang profesional agar berdampak nyata bagi industri. Topik tersebut dikupas pada sesi Diskusi Panel Ahli di rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kamis (12/11)
Diskusi yang digelar di Ruang Panel Tower 3, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut menghadirkan tiga panelis diantaranya, Ahmad Gamal dari Universitas Indonesia (UI), Erika Budiarti Laconi dari IPB University, serta Sang Kompiang Wirawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mengawali pemaparan panelis, Gamal menekankan bahwa Technology Transfer Office (TTO) di kampus merupakan pintu masuk sekaligus pintu keluar dari sebuah inovasi.
“Namun standardisasi kompetensi dan pendanaan kelembagaan transfer teknologi di Indonesia masih lemah,” katanya.
Gamal menjelaskan bahwa Perkumpulan Transfer Teknologi Indonesia (PTTI) hadir sebagai wadah nasional yang terhubung dengan Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP). Melalui pelatihan dan jejaring, alur inovasi di Science Techno Park (STP) diarahkan dari temuan, prototipe, hingga kemitraan komersial.
Dari perspektif pengelolaan STP terpadu, Erika memaparkan bagaimana IPB University menjembatani riset dasar menuju komersialisasi melalui pemetaan Technology Readiness Level (TRL). Pada tahap TRL 1–3 difokuskan pada pengembangan pengetahuan, berlanjut ke pengembangan teknologi dan pembuatan prototipe pada TRL 4–6, hingga tahap pengembangan bisnis dan peluncuran pasar pada TRL 7–9.
Erika juga menekankan pentingnya pemilihan model kerja sama yang tepat dengan mitra bisnis, mulai dari riset kontrak hingga pembentukan perusahaan patungan.
“Sebelum pertukaran data atau uji coba lapangan dilakukan, pemetaan kekayaan intelektual serta uji kelayakan bisnis wajib diamankan,” ujarnya.
Sementara itu, Kompiang menyoroti aspek penting dalam pengelolaan hubungan antara pengelola TTO dengan para peneliti atau inventor di kampus. Menurutnya, peneliti memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan arah risetnya.
Hasil diskusi ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi foresight sebagai arah kebijakan strategis penguatan ekosistem TTO dan STP nasional yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Upaya ini sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak, yang mendorong perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan riset dan inovasi, tetapi juga memastikan hasilnya dapat dimanfaatkan secara nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat daya saing industri, serta mendukung pembangunan nasional. Melalui penguatan tata kelola transfer teknologi dan ekosistem inovasi, perguruan tinggi diharapkan semakin berperan sebagai motor penggerak hilirisasi riset dan penciptaan dampak ekonomi maupun sosial.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Informasi selengkapnya:
[https://ksti2026.kemdiktisaintek.go.id/]
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
