Surabaya-Komisi X DPR RI melalui Panitia Kerja Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (Panja PTKL) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait keberadaan PTKL, mulai dari Politeknik Kesehatan, Pelayaran, Penerbangan, hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Kamis (28/8).
Sesjen Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menegaskan bahwa hasil kunker ini akan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan Pemerintah.
“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi Panja agar pendidikan tinggi semakin inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi pencapaian Asta Cita Pemerintah,” ungkapnya.
Sesjen Togar juga menekankan pentingnya sinergi antara PTKL, PTN, dan PTS agar keberadaan program studi tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi sesuai kebutuhan nasional.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti perlunya penguatan distingsi keilmuan PTKL.
“Jika Prodi PTKL sama dengan yang ada di PTN dan PTS, maka harus ada evaluasi ulang agar sistem pendidikan tinggi kita lebih efisien, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional,” ujar Hetifah.
Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, Dyah Sawitri juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dan regulasi dari DPR RI agar perguruan tinggi di Jawa Timur mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan mutu, dan berkontribusi bagi pencapaian Indonesia Emas 2045.
Dalam forum dialog, sejumlah pimpinan perguruan tinggi kementerian/lembaga menyampaikan kontribusi masing-masing. Poltekkes Kemenkes Surabaya menegaskan program unggulan vokasi kesehatan dengan spesialisasi jantung, Politeknik Pelayaran Surabaya menekankan standar internasional pendidikan maritim, sementara Politeknik Penerbangan Surabaya menggarisbawahi konsep plug and play yang membuat lulusan langsung siap bekerja di industri penerbangan. Perguruan tinggi pertahanan seperti Politeknik Angkatan Darat dan Akademi Angkatan Laut menambahkan bahwa pendidikan kedinasan diarahkan untuk mendukung kebutuhan strategis pertahanan negara.
Selain itu, PTN seperti Universitas Airlangga menyampaikan usulan efisiensi melalui resource sharing antar perguruan tinggi, sedangkan perwakilan perguruan tinggi swasta menekankan pentingnya dukungan afirmasi pemerintah, mulai dari alokasi KIP Kuliah hingga penguatan riset agar PTS tetap mampu bersaing.
Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan agar tata kelola pendidikan tinggi, khususnya PTKL, lebih efisien, adil, dan berorientasi pada kebutuhan bangsa. Komisi X memastikan keberadaan PTKL memberi kontribusi yang proporsional, relevan, dan dapat bersinergi dengan PTN maupun PTS. Melalui dialog yang terbuka, Komisi X berkomitmen membawa hasil kunjungan ini sebagai bahan perumusan rekomendasi Panja PTKL.
Humas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekSigapMelayani #Pentingsaintek #Kampusberdampak #Kampustransformatif
