Kegiatan berlangsung selama dua hari yang diikuti 66 satker yang terbagi dalam dua gelombang untuk memastikan pendampingan yang lebih optimal. Sebagai upaya memastikan seluruh satuan kerja mampu memenuhi standar tata kelola pengadaan yang baik karena, Pengadaan barang dan jasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas kerja suatu instansi.

Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (UHPBJ) Manifes Zubayr menyampaikan bahwa arah kebijakan Menteri menegaskan pentingnya penerapan pengadaan yang modern dan tersertifikasi, sekaligus memastikan prinsip-prinsip value for money, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan secara konsisten.

“Pengadaan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan program-program nasional, khususnya yang berada di sektor pendidikan tinggi dan vokasi," ujar Kepala Biro UHPBJ.

Kegiatan koordinasi ini menjadi ruang penting bagi setiap unit kerja untuk melakukan penyelarasan program dan memastikan bahwa seluruh indikator penilaian ITKP dapat dipenuhi secara optimal. Pembahasan meliputi pemantapan perencanaan kinerja, konsistensi pelaporan, serta penguatan pengendalian internal yang berkelanjutan.

Kementerian menekankan bahwa terdapat tiga indikator utama dalam penilaian ITKP, yaitu aspek kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), pemenuhan SDM pengadaan, serta pemanfaatan sistem pengadaan pemerintah. 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Fajar Adi Hermawan mengatakan bahwa tim PBJ menjadi lead sector  untuk dua indikator yakni kelembagaan dan SDM, namun keberhasilan indikator ketiga, yaitu pemanfaatan sistem, sangat bergantung pada masing-masing satuan kerja.

Pemanfaatan sistem pengadaan menjadi fokus penting, seiring ditetapkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai aplikasi umum nasional sejak 2021. Seluruh proses pengadaan mulai dari perencanaan, pemilihan, hingga e-kontrak telah terpadu dalam sistem ini. 

“Hari ini, aplikasi tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan kita. Karena itu kedisiplinan menginput data dalam Sirup, SPSE, hingga e-kontrak menjadi penentu nilai ITKP kita,” tegas Kepala Bagian PBJ.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan profil capaian masing-masing satuan kerja, termasuk tingkat kepatuhan pengumuman RUP, realisasi tender, penggunaan katalog, pelaporan e-kontrak, hingga progres non-e-tendering. Hasil pemantauan mingguan yang telah disampaikan melalui lembar pantau daring juga menjadi dasar pembahasan. 

Kemdiktisaintek berharap seluruh unit satuan kerja dan perguruan tinggi semakin selaras dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pengadaan yang baik. Dengan komitmen bersama dan penguatan sistem yang berkelanjutan, nilai ITKP tahun 2025 diharapkan dapat meningkat dan mencerminkan kualitas manajemen pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak

#Kampustransformatif