Jakarta-Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap capaian, efektivitas implementasi, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjalankan mandat yang telah ditetapkan.
Dalam konteks tersebut, diperlukan identifikasi atas sejauh mana program dan kebijakan yang diamanatkan telah berjalan optimal, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan serta langkah strategis yang perlu diperkuat ke depan.
Melalui Rapat Tingkat Menteri yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menjadi momentum penting untuk merumuskan arah perbaikan kebijakan guna memastikan pelaksanaan instruksi presiden berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata, Senin (27/4).
Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo menetapkan target untuk mencapai nol persen (0%) kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan 5% tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2029.
“Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun. Dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0.78% pada September 2025. Pada sekitar 0.48% penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas,” jelas Menko Muhaimin pada Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta.
Dijelaskan juga oleh Menko PM bahwa dalam implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur.
Selain itu, masih terdapat 8,1% keluarga yang belum menerima bantuan, serta 60,2% keluarga desil 1 yang baru menerima satu hingga dua program.
Dalam rapat tersebut, Wamen Fauzan memaparkan berbagai program strategis Kemdiktisaintek yang mendukung implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025, khususnya melalui pendekatan pendidikan dan pengajaran, riset, serta pemberdayaan masyarakat.
“Sebagaimana arahan Pak Menteri, Kemdiktisaintek senantiasa mengarahkan program-program tridarma perguruan tinggi di setiap kampus untuk menjadi instrumen implementasi Astacita Presiden, terutama dalam pengentasan kemiskinan hingga mencapai angka 0,” ujar Wamen Fauzan.
Wamen Fauzan juga menekankan penguatan akses, mutu, relevansi, dan dampak perguruan tinggi agar betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Kami percaya bahwa pendidikan adalah cara untuk mengubah taraf hidup lebih baik. Oleh karena itu, Kemdiktisaintek menekankan perluasan akses pendidikan tinggi bagi kelompok kurang mampu, melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), serta bantuan pembebasan biaya bagi keluarga prasejahtera. Hingga tahun 2025 jumat penerima KIP Kuliah terus meningkat dengan total lebih dari 1 juta mahasiswa,” jelas Wamen Fauzan.
Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui Program Sekolah Unggul Garuda dan Beasiswa Garuda yang ditujukan bagi talenta unggul, termasuk yang berasal dari daerah 3T, serta program pra-doktoral bagi dosen di wilayah afirmasi.
Melalui bidang riset dan inovasi, Kemdiktisaintek mendorong kolaborasi antar perguruan tinggi dengan dunia usaha serta masyarakat melalui program riset berdampak dan konsorsium perguruan tinggi yang telah menghasilkan berbagai inovasi terapan, termasuk peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan pangan lokal untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di daerah prioritas. Salah satu konsorsium perguruan tinggi yang tengah berjalan terdapat di Nusa Tenggara Timur.
Lebih lanjut, kampus juga dilibatkan secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui program KKN Tematik dan pendampingan di Wilayah 3T serta daerah dengan kemiskinan ekstrem.
Melalui berbagai program, Kemdiktisaintek terus berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan peran perguruan tinggi.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
#Kampustransformatif
