Semarang-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, di Kantor Bupati Semarang, Senin (23/2).
Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk mendapat masukan berupa data data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, perpustakaan, riset dan inovasi serta statistik di daerah yang di kunjungi, mendapat masukan terkait pokok pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI, memantau implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya dan langkah langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.
Dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Hasan Chabibie mengatakan problematika pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang baik dari sisi guru, kemudian di sisi sarana-prasarana, kemudian ketersediaan layanan perpustakaan maupun tadi juga disampaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi kuliah kita yang di Provinsi Jawa Tengah masih sangat rendah di angka 26,37%.
‘’Khusus berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi juga di sampaikan bahwa Data Penerima KIPK untuk tahun 2025 di Kabupaten Semarang ini memang masih sangat kecil, dibandingkan dengan Kota Semarang tentu ini karena kampusnya juga lebih sedikit’’, ujar (SAM) Hasan.
Hasan berharap untuk Data Penerima KIPK ini, harus mendapatkan lebih banyak perhatian di tahun-tahun berikutnya. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi juga tadi menyampaikan bahwa bisa dilakukan kerjasama, riset antara Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Tengah khususnya untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di pemerintah daerah.
Hasan juga mengatakan forum Diskusi ini menjadi medium dan sarana untuk kemudian kita bisa menangkap persoalan-persoalan itu lebih presisi di lapangan, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di Kementerian berkoordinasi dengan Komisi X bisa menyelesaikan persoalan-persoalan konkret yang ada di lapangan.
Sementara itu, Pimpinan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menyampaikan bahwa Kunjungan reses ke kota Semarang dan seluruh jajaran mengatakan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari forum pertemuan ini adalah yang mengemukakan soal guru yang ada di sekolah negeri yang belum mempunyai status.
‘’Kesenjangan antara akses dan kualitas pendidikan, dengan kata lain meskipun akses pendidikan saat ini sudah baik, kabupaten semarang masih harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan, kualitas sumber daya manusia agar dapat setara dengan capaian nasional,’’ ujar My Esti Wijayati.
My Esti Wijayati juga mengatakan dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan metode kodifikasi yang mencakup Undang-Undang Pendidikan Tinggi serta Undang-Undang Guru dan Dosen apa yang perlu diperhatikan agar pengaturan mengenai otonomi perguruan tinggi, pendanaan, riset dan kesejahteraan dosen lebih selaras, tidak tumpang tindih dan efektif meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
My Esti Wijayati juga mengatakan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Jawa Tengah hanya mencapai 26,37 persen, angka ini jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional (32 persen). Rendahnya partisipasi ini selaras dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah sekitar 8-15 tahun, dan mengidentifikasikan bahwa mayoritas penduduk tidak melanjutkan Pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi X DPR RI dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait sektor pendidikan, khususnya menjelang rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Ngesti Nugraha menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, Kabupaten Semarang berharap kuota Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dapat ditingkatkan agar lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan pendidikan.
Turut hadir dalam kunjungan Reses tersebut Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening; Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani; Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, Wawan Yogaswara; Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Samsudin; Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pusat Statistik, Yopi; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik, Edy Mahmud; serta perwakilan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Semarang.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBersampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
#Kampustransformatif
