Banjarmasin–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Jumat (10/4).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas kebijakan pendidikan tinggi melalui dialog langsung dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan di daerah, khususnya dalam menampung berbagai masukan terkait pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dan standar satuan biaya operasional pendidikan.
Dalam kunjungan tersebut, Staf Khusus Menteri (SKM) Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Kemdiktisaintek, Tjitjik Srie Tjahjandarie menyampaikan bahwa sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) merupakan kebijakan strategis yang dilaksanakan melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi dan tes, serta jalur mandiri yang tetap berada dalam koridor regulasi kementerian dan tetap menjaga kewenangan perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru. Tjitjik menegaskan bahwa pemerintah berperan dalam penyusunan regulasi dan fasilitasi, sementara penetapan akhir mahasiswa diterima menjadi kewenangan pimpinan perguruan tinggi, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan akses dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan.
“SPMB harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Jalur mandiri bukan untuk tujuan komersial, melainkan sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi secara berkeadilan, dengan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua mahasiswa serta tetap memperhatikan keberlanjutan operasional perguruan tinggi,” ujar SKM Tjitjik.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa kunjungan kerja ini menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi perguruan tinggi dan pemangku kepentingan di daerah, khususnya terkait pelaksanaan SPMB, akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, serta penyusunan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah.
“Masukan dari Bapak/Ibu sekalian sangat penting bagi kami, tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan tinggi ke depan. Prinsipnya, penerimaan mahasiswa baru harus objektif, transparan, akuntabel, tidak bersifat komersial, serta tetap menjamin akses bagi mahasiswa berpotensi yang kurang mampu,” ujar Hetifah.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas berbagai isu strategis, antara lain pelaksanaan jalur seleksi nasional dan mandiri, transparansi proses penerimaan mahasiswa baru, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kualitas pendidikan dan keterjangkauan biaya.
Wakil Direktur I Politeknik Negeri Banjarmasin, Ahmad Rizani menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB di Poliban mengikuti kebijakan nasional melalui jalur seleksi berbasis prestasi, tes, dan mandiri, dengan proporsi lebih besar pada jalur nasional (90%) dari pada jalur mandiri (10%). Poliban juga terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui kebijakan uang kuliah tunggal yang berjenjang, termasuk pemberian keringanan biaya dan fasilitas pembayaran yang fleksibel bagi mahasiswa.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan serta pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, antara lain Universitas Lambung Mangkurat, UIN Antasari Banjarmasin, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Achmad Yani, dan Politeknik Hasnur.
Melalui kunjungan ini, diharapkan diperoleh masukan yang komprehensif sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan guna memperkuat sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
#Kampustransformatif
