Kunker masa reses dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, dan penggalian aspirasi masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi, pemuda, olahraga, perpustakaan, dan statistik. 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Kunker reses bertujuan untuk mendapatkan data-data faktual di daerah yang dikunjungi, masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR, serta memantau implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR, kendala, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

“Dalam kunjungan kerja hari ini, di samping ingin bersilaturahmi dengan semuanya, tentunya yang utama adalah ingin mendapatkan masukan-masukan, aspirasi, sekaligus memantau berbagai hal terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bidang-bidang kami,” ujar Ketua Komisi X DPR RI.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi X DPR RI saat ini tengah membahas dua rancangan undang-undang strategis, salah satunya adalah revisi Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang berperan sebagai undang-undang payung di bidang pendidikan. Ke depan, revisi UU Sisdiknas akan mengintegrasikan tiga undang-undang melalui proses kodifikasi dan modifikasi, yaitu UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi, serta UU Guru dan Dosen.

Secara khusus Komisi X DPR RI mengapresiasi partisipasi aktif Kemdiktisaintek yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif dalam proses revisi UU tersebut. 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Khairul Munadi, saat hadir mendampingi kunker tersebut menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diterima dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjutinya. 

Berbagai masukan substantif dalam kunker reses tersebut mencakup berbagai isu strategis di sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Masukan tersebut meliputi isu terkait guru dan dosen, termasuk aspek perlindungan, penguatan pendidikan karakter, literasi, seni, dan budaya. Selain itu, turut dibahas pula pengembangan bidang olahraga dan kepemudaan, pendidikan tinggi, riset dan inovasi daerah, serta penguatan sistem pendataan dan statistik.

“Seluruh masukan tersebut, saya kira dari kami semuanya masing-masing sudah mencatat untuk kami tindaklanjuti sebaik-baiknya,” ujar Dirjen Khairul.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Jawa Timur, Dyah Sawitri menyampaikan apresiasi kepada Komisi X DPR RI atas dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi, khususnya melalui program KIP Kuliah. Dalam upaya memperkuat mutu pendidikan tinggi, LLDikti Wilayah VII terus mendorong transformasi mutu internal melalui penguatan sistem penjaminan mutu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan akselerasi akreditasi menuju peringkat unggul bagi perguruan tinggi di wilayah Jatim.

“Kami juga mendorong akselerasi peningkatan akreditasi menuju peringkat unggul bagi perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur. Sejalan dengan visi besar nasional melalui Asta Cita ke empat, yaitu kampus berdampak, kami mendorong agar dampak perguruan tinggi tidak hanya pada riset unggulan, tetapi juga pada pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat,” imbuh Kepala LLDikti Wilayah VII, Dyah Sawitri. 

Kegiatan kunker reses ini juga menghadirkan beberapa perguruan tinggi di wilayah Jatim untuk turut memberikan masukan dan aspirasi di antaranya Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim), Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), dan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura). 

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak

#Kampustransformatif