Harmonisasi Pendidikan Dokter Spesialis, Kemdiktisaintek Dorong Integrasi Peran Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit

Kabar

16 November 2026 | 18.30 WIB

Harmonisasi Pendidikan Dokter Spesialis, Kemdiktisaintek Dorong Integrasi Peran Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit

Jakarta – Penguatan tata kelola pendidikan dokter spesialis dan subspesialis menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan. Harmonisasi peran perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan, penjaminan mutu, serta pembiayaan yang proporsional diperlukan untuk membangun ekosistem pendidikan kesehatan yang terintegrasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) M. Budi Djatmiko, serta perwakilan asosiasi dan perguruan tinggi kesehatan di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Senin (16/11).

“Kita ingin ini segera menjadi lebih baik, pengelolaan dan sebagainya. Silakan apa-apa yang bisa kita jadikan referensi. Kami juga meminta Bapak-Ibu sekalian untuk terus-menerus melakukan advokasi maupun dorongan agar tata kelola kesehatan ini menjadi lebih baik,” ujar Menteri Brian.

Salah satu  pokok pembahasan adalah harmonisasi pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang selama ini dikenal melalui pendekatan university-based dan hospital-based. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik, sementara rumah sakit berperan sebagai wahana pendidikan klinis.

Menteri Brian menyampaikan bahwa Kemdiktisaintek tengah menyusun konsep pendidikan dokter spesialis yang terintegrasi, dengan pembagian peran dan pembiayaan yang proporsional antara perguruan tinggi dan rumah sakit. Pendekatan ini diharapkan dapat menghindari dikotomi sekaligus mengakomodasi kontribusi masing-masing pihak.

Aspek pembiayaan turut menjadi perhatian. Untuk mewujudkan pembagian yang adil, Menteri Brian mengusulkan penyusunan standar biaya atau unit cost berbasis aktivitas (activity-based costing), sehingga kontribusi perguruan tinggi maupun rumah sakit dapat diperhitungkan secara transparan.

Senada dengan Menteri Brian, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menegaskan bahwa penguatan pendidikan dokter spesialis harus berorientasi pada kualitas lulusan dan kebutuhan layanan kesehatan. Selain itu juga menekankan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan serta pemetaan kebutuhan dan persebaran dokter di berbagai wilayah Indonesia.

Pembahasan juga mencakup penyelarasan penerimaan peserta didik dengan kebutuhan rumah sakit dan daerah. Perguruan tinggi dan rumah sakit didorong memperkuat komunikasi untuk memetakan kebutuhan spesialisasi dan tenaga medis, termasuk menjajaki kemungkinan matrikulasi bagi calon peserta didik yang memerlukan penguatan kompetensi awal.

Selain itu, pertemuan menyoroti substansi Pasal 98 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), khususnya pengaturan pendidikan tinggi kesehatan dan pendidikan profesi. Menteri Brian mengajak asosiasi dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dalam proses pembahasan regulasi.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum APTISI M. Budi Djatmiko menyampaikan bahwa pihaknya mendorong harmonisasi penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis agar pendekatan berbasis universitas dan rumah sakit dapat berjalan secara terintegrasi. APTISI juga berencana menghimpun masukan dari perguruan tinggi, asosiasi pendidikan kedokteran, dan organisasi profesi untuk dirumuskan menjadi rekomendasi bersama.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pendidikan dokter spesialis sekaligus memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, yang mendorong pendidikan tinggi berkontribusi nyata dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.

Kemdiktisaintek terus membuka ruang dialog dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang adaptif, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak


/

5

Ulas Sekarang