Serang – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) pada hari Selasa, 19 Mei 2026 bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Banten menggelar kegiatan Treasury Goes to Campus 2026 dengan tema “APBN Banten Kuat, Indonesia Maju” di Ruang Multimedia, Gedung Rektorat, Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sindangsari. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis bagi mahasiswa untuk memahami dinamika kebijakan fiskal, kondisi ekonomi nasional, hingga peran APBN dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Untirta, Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten Libson Sirait, S.E., M.E., Kepala Bidang PPA I, Dr. (Cand) Edy Sutriono, S.E., M.M. Kepala Bidang PPA II, Mohamad Zaki, S.E., M.Si. Kepala Bidang PAPK, Mokhamad Nurul Hidayatulloh, S.E. Dekan FEB Untirta, Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., Dosen, serta Mahasiswa dan Mahasiswi Untirta.
Dalam sambutannya, Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., menyampaikan bahwa semangat optimisme dalam membangun Indonesia harus terus dijaga, khususnya di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang terus berkembang. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan pertama tahun 2026 menjadi hal yang patut diapresiasi karena masih berada di atas rata-rata pertumbuhan sejumlah negara lain.
“Semangat optimisme untuk membangun Indonesia harus terus kita jaga. Namun tentu harus dibarengi dengan masukan dan rekomendasi berbasis akademik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam melakukan kajian kritis terhadap berbagai data ekonomi yang ada, termasuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diiringi dengan pemerataan manfaat ekonomi agar dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat bawah. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional, termasuk beban utang negara dan distribusi penguasaan aktivitas ekonomi strategis.
“Mahasiswa harus mampu membaca data, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi berbasis knowledge agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih baik dan merata,” jelasnya.
Rektor juga mendorong mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta untuk memanfaatkan momentum Treasury Goes to Campus sebagai ruang penguatan literasi fiskal dan pengembangan riset akademik yang relevan dengan kondisi ekonomi daerah maupun nasional. Ia menyebut berbagai isu ekonomi yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bahan penelitian, skripsi, hingga rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Ini kesempatan strategis bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dan menjadikannya sebagai dasar pengembangan riset maupun rekomendasi kebijakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor turut memperkenalkan kembali nilai karakter “Jawara” sebagai identitas mahasiswa Untirta. Menurutnya, nilai Jawara bukan sekadar simbol, tetapi mencerminkan karakter mahasiswa yang jujur, adil, berwibawa, amanah, religius, dan akuntabel.
“Mahasiswa harus menjadi Jawara yang mampu menyampaikan gagasan secara rasional, argumentatif, dan berbasis data demi membantu pembangunan bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Dekan FEB Untirta, Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., menyampaikan bahwa kegiatan Treasury Goes to Campus menjadi kesempatan penting bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman ekonomi berdasarkan data dan kondisi nyata, bukan hanya informasi yang berkembang di media sosial. Ia menjelaskan bahwa secara umum kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik. Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan nasional dan aktivitas ekspor yang masih positif. Namun demikian, menurutnya, masyarakat kerap menemukan perbedaan pandangan antara data resmi pemerintah dengan opini yang berkembang di media sosial.
“Mahasiswa harus belajar melihat persoalan ekonomi dari berbagai sudut pandang. Diskusi seperti ini penting agar mahasiswa mendapatkan insight yang didasarkan pada data statistik dan kondisi riil,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Libson Sirait, S.E., M.E., menyampaikan bahwa Treasury Goes to Campus merupakan agenda rutin yang bertujuan memperkenalkan perkembangan kebijakan APBN kepada mahasiswa dan masyarakat kampus. Menurutnya, pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal terus berkembang secara dinamis, terutama di tengah tantangan global dan kondisi geopolitik yang memengaruhi perekonomian nasional.
“Kondisi ekonomi saat ini berkembang sangat dinamis. Banyak kebijakan yang dulu dianggap tidak mungkin dilakukan pemerintah, kini menjadi kenyataan. Karena itu ruang diskusi akademik seperti ini sangat penting,” ungkapnya.
Bapak Libson juga memaparkan sejumlah capaian ekonomi nasional dan Provinsi Banten pada triwulan pertama tahun 2026. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka 5,61 persen, sedangkan Provinsi Banten tumbuh sebesar 5,64 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Menurutnya, pertumbuhan tersebut didukung oleh percepatan belanja pemerintah, investasi, konsumsi rumah tangga, hingga berbagai program strategis pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas belanja pemerintah daerah serta peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dalam mendorong transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Kegiatan Treasury Goes to Campus 2026 berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan pemaparan materi terkait kondisi ekonomi nasional, kebijakan fiskal, serta peran APBN dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Forum ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa terhadap isu-isu ekonomi dan keuangan negara secara lebih komprehensif dan berbasis data.
