Ruteng — Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur, untuk melihat secara langsung kondisi perguruan tinggi dan mahasiswa terdampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan keberlanjutan layanan pendidikan tinggi,di tengah situasi tanggap darurat, (5/9).
Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus memastikan proses pembelajaran tetap berjalan setelah terjadinya bencana. Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati, yang didampingi empat Anggota Komisi X DPR RI, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdiktisaintek Nur Syarifah, dan Pejabat Tinggi Kemendikdasmen.
Sementara Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdiktisaintek, Nur Syarifah, menyampaikan bahwa kementerian mencatat berbagai kebutuhan yang disampaikan perguruan tinggi, dan akan menyesuaikan kebijakan agar proses pembelajaran tetap berjalan.
“Tadi harapan pihak perguruan tinggi yang disampaikan sudah menjadi catatan bagi kami, kami sudah mendiskusikan adanya kebutuhan untuk mengadaptasi regulasi agar pembelajaran tetap berjalan.” ujar Staf Ahli Nur Syarifah.
Selain itu, Kemdiktisaintek tengah memproses bantuan bagi 5.000 mahasiswa terdampak bencana, serta mempertimbangkan dukungan bagi perguruan tinggi swasta untuk mendukung perbaikan sarana pembelajaran dan ruang laboratorium. Sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pendidikan, secara simbolis juga diserahkan bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah yang terdampak bencana, sehingga mereka dapat tetap melanjutkan perkuliahan di tengah kondisi pascabencana.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati, menegaskan bahwa kunjungan tersebut ditujukan untuk memastikan hak mahasiswa atas pendidikan, tetap terlindungi dalam kondisi darurat.
“Kami ingin memastikan, bahwa dalam situasi darurat sekalipun, hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan, tetap harus dijamin dan tidak boleh putus sekolah. Dan pentingnya percepatan data mahasiswa terdampak yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi agar kebijakan dan dukungan dapat diberikan secara tepat,” tegas Wakil Ketua Komisi X.
Komisi X DPR RI juga menyoroti perlunya gotong royong antarpemangku kepentingan untuk menjaga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan, termasuk melalui skema keringanan atau pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa terdampak.
Sementara itu, Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit, menyampaikan apresiasi atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan berbagai pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dalam mendukung proses pemulihan masyarakat Manggarai pascabencana gempa. Bupati Herybertus menegaskan dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat untuk kembali pulih, bangkit, dan membangun kemandirian setelah berakhirnya masa tanggap darurat.
Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Agustinus Manfred Habur, menyampaikan bahwa kehadiran Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memiliki arti penting bagi sivitas akademika yang tengah menghadapi dampak bencana. Kehadiran tersebut menjadi wujud nyata perhatian dan dukungan pemerintah pusat sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam mendorong sivitas akademika untuk memulihkan diri, bangkit, dan melanjutkan aktivitas pendidikan pascabencana.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, sebanyak 1.626 mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng terdampak bencana, dengan 88 rumah dosen dilaporkan mengalami kerusakan serta 68 titik kerusakan pada bangunan dan fasilitas perguruan tinggi. Di tengah kondisi tersebut, Unika Santu Paulus Ruteng tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan proses pembelajaran dengan melaksanakan perkuliahan secara daring, termasuk kegiatan orientasi mahasiswa baru. Untuk memastikan mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan, kampus menyiapkan sejumlah langkah, antara lain penundaan pembayaran biaya kuliah, pemberian keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa terdampak, serta pembentukan posko dan penyaluran bantuan tanggap darurat bagi dosen dan mahasiswa.
Kunjungan kerja Spesifik ini menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat dalam memastikan pendidikan tetap berjalan sekaligus mendukung pemulihan pascabencana.
Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI berkomitmen mengawal kebutuhan pendidikan terdampak melalui percepatan data, pembahasan kebijakan, dukungan program, serta koordinasi lintas pihak agar mahasiswa di NTT tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#PentingSaintek
#KampusBerdampak
