Jakarta — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggagas gotong royong lintas kementerian untuk memperkuat penanganan Tuberkulosis (TBC) melalui pembentukan konsorsium yang melibatkan perguruan tinggi. Bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemdiktisaintek akan mengembangkan pola kolaborasi yang telah diterapkan di Palu, Sulawesi Tengah untuk diperluas ke daerah lain, dimulai dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Inisiatif tersebut dikawal oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan.
Indonesia masih menghadapi beban TBC yang tinggi. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2025 yang diterbitkan World Health Organization (WHO), Indonesia merupakan negara dengan estimasi jumlah kasus TBC terbesar kedua di dunia setelah India.
Pengembangan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemdiktisaintek dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya penanganan TBC. Perguruan tinggi akan dilibatkan melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, antara lain melalui KKN tematik dan pembelajaran transformatif.
Penanganan TBC di Indonesia masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data Kemenkes, pada 2025 masih terdapat provinsi dengan cakupan pemeriksaan kontak di bawah 10%, meskipun capaian pengobatan TBC telah mencapai lebih dari 95%.
Di Jawa Barat, kasus yang ditemukan pada Januari–April 2025 mencapai 226.907 kasus atau 96,9% dari estimasi 234.288 kasus. Sementara di Banten, ditemukan 56.297 kasus atau 111,9% dari estimasi 50.298 kasus.
Wamendiktisaintek Fauzan menyampaikan bahwa penanganan TBC perlu dikerjakan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta menggerakkan kekuatan yang dimiliki perguruan tinggi.
“TBC ini harus kita tangani secara gotong royong. Perguruan tinggi punya kekuatan besar yang bisa kita hadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, melalui KKN tematik, pembelajaran transformatif, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Wamendiktisaintek.
Fauzan menyampaikan pengalaman penanganan TBC di Palu menjadi pembelajaran dalam mengembangkan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Kolaborasi di Palu melibatkan perguruan tinggi, Kemdiktisaintek, Kemenkes, dan Kemendagri.
“Selanjutnya kita akan memperluas pola ini ke daerah-daerah lain. Dalam waktu dekat kita akan mengembangkan kolaborasi di Jawa Barat dan DKI Jakarta bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi. Pola ini kemudian akan kita kembangkan secara nasional,” ujar Fauzan.
Rencana pengembangan kolaborasi tersebut dibahas dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Kamis (3/9). Rapat tersebut melibatkan Kemdiktisaintek, Kemenkes, Kemendagri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan perguruan tinggi.
Dalam rapat tersebut, Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta dan Kepala LLDikti Wilayah IV Jawa Barat dan Banten menyampaikan pemetaan potensi perguruan tinggi yang dapat dilibatkan dalam penanganan TBC di wilayah masing-masing.
Di Jawa Barat dan Banten, LLDikti Wilayah IV telah mengidentifikasi 668 program studi relevan dan pendukung dari sekitar 3.000 program studi yang ada. Dari pemetaan tersebut terdapat potensi 108.548 mahasiswa dari program studi relevan dan pendukung yang dapat berkontribusi sesuai kompetensi masing-masing.
Program studi yang dipetakan tidak hanya berasal dari bidang kesehatan, tetapi juga program studi yang dapat mendukung edukasi, komunikasi publik, data dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian.
Sebagai tahap awal di Jawa Barat, sekitar 10% dari potensi tersebut atau sekitar 10 ribu mahasiswa dapat dikaitkan dengan KKN tematik. Keterlibatan selanjutnya dapat diperluas melalui pengabdian mahasiswa dan dosen, termasuk peluang konversi SKS, serta pengembangan penelitian. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan program dan kalender akademik masing-masing perguruan tinggi.
Di DKI Jakarta, Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta menyampaikan pemetaan sekitar 34 ribu mahasiswa dari program studi yang relevan. Pengalaman kolaborasi lima perguruan tinggi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam penanganan TBC juga menjadi bagian dari pengembangan kolaborasi di DKI Jakarta.
Keterlibatan perguruan tinggi di kedua wilayah tersebut akan dikoordinasikan melalui LLDikti masing-masing bersama perguruan tinggi dan pemerintah daerah sesuai rencana aksi yang disusun.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan perguruan tinggi dapat berperan dalam memperkuat edukasi masyarakat mengenai TBC.
“Maka kuncinya harus menguasai masyarakat untuk mengerti bagaimana penanganan TB. Maka kolaborasi kita dengan universitas untuk masalah edukasi,” kata Wamenkes Benjamin.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan penanganan TBC perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan dukungan penganggaran daerah. Ia juga mendorong pemanfaatan kegiatan mahasiswa di lapangan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Sementara itu, Kemenko PMK mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan TBC, termasuk untuk mendukung aspek yang berkaitan dengan gizi dan kondisi sosial masyarakat.
Kemdiktisaintek selanjutnya akan mengembangkan kolaborasi tersebut melalui konsorsium yang melibatkan Kemenkes, Kemendagri, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, LLDikti, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya.
Konsorsium tersebut akan mengoordinasikan berbagai aktivitas penanganan TBC sesuai peran masing-masing pihak, termasuk pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, edukasi, serta penguatan data.
Koordinasi pengembangan kolaborasi juga melibatkan LLDikti Wilayah I–XVII sebagai bagian dari rencana perluasan keterlibatan perguruan tinggi di berbagai daerah.
Pola kolaborasi tersebut selanjutnya akan dikembangkan secara nasional dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, LLDikti, perguruan tinggi, serta stakeholder terkait.
Pengembangan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari semangat Diktisaintek Berdampak dengan mendorong implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan persoalan nyata di daerah.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#PentingSaintek
#KampusBerdampak
