UNDIP, Senggi Kabupatem Keerom (29/9) – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP UNDIP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) 2 bersama perangkat daerah Kabupaten Keerom di Ruang Rapat DPUPR Kabupaten Keerom pada Rabu (2/9). Forum kolaboratif ini bertujuan memvalidasi data lapangan terkait kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan peta awal Kawasan Transmigrasi Senggi.
Dalam pembahasan aspek air minum, arah pengembangan infrastruktur dipastikan selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), Peraturan Bupati (Perbup), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Tim merekomendasikan penerapan sistem hybrid multi-source yang mengintegrasikan air permukaan (Sungai Keerom dan Sungai Web), sumur bor, sumur gali, dan air hujan agar adaptif terhadap kondisi masing-masing lokasi. Hasil uji sampel air baku yang sebelumnya dilakukan oleh TEP UNDIP akan menjadi landasan utama dalam mengevaluasi kelayakan kualitas sumber-sumber tersebut.
Pada sektor sanitasi dan tata ruang, FGD menyoroti sejumlah tantangan lingkungan, seperti keberadaan septic tank yang belum memenuhi standar teknis, keterbatasan pengelolaan lumpur tinja, hingga masih adanya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Oleh karena itu, penanganan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) menjadi sangat krusial agar risiko pencemaran dapat ditekan. Sebagai alternatif solusi, TEP UNDIP mengusulkan penerapan infrastruktur sanitasi komunal dan teknologi wetland yang dipadukan dengan edukasi intensif terkait PHBS.
Validasi peta spasial awal turut menjadi agenda penting dalam FGD ini. Data sebaran permukiman, fasilitas umum, sumber air, jaringan pelayanan, kondisi sanitasi, dan lokasi yang belum terlayani perlu diselaraskan dengan data pemerintah daerah. Peta tervalidasi ini akan membantu menentukan lokasi prioritas dan menyusun rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang lebih presisi dan tepat sasaran.
Kesepakatan utama FGD 2 menegaskan bahwa pembangunan air minum dan sanitasi di Senggi harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Hal ini mencakup aspek teknis, tata ruang (spasial), pelestarian lingkungan, kelembagaan, skema pembiayaan, hingga pendekatan perilaku masyarakat. Sebagai langkah selanjutnya, TEP UNDIP didorong untuk mematangkan pengolahan data, pengujian kualitas air, pembuatan demplot filtrasi, pengembangan sumber air alternatif, sanitasi komunal berbasis wetland, dan penyusunan rekomendasi pengelolaan yang siap ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Melalui sinergi lintas kelembagaan ini, data lapangan yang dihimpun TEP UNDIP kini memiliki pijakan dan validasi yang kuat dari Pemkab Keerom. Terlebih lagi, periode 2026–2030 dipandang sebagai momentum penting untuk mempercepat penyusunan program infrastruktur dasar yang siap dieksekusi dan dibiayai. Oleh karena itu, hasil survei lapangan TEP UNDIP diharapkan dapat memperkuat penyempurnaan Rencana Induk SPAM (RISPAM) dan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) serta membantu menentukan prioritas pembangunan di Kawasan Transmigrasi Senggi.
Langkah sinergis yang dilakukan TEP UNDIP bersama Pemkab Keerom ini tidak hanya akan menghasilkan rekomendasi teknis, tetapi juga wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Perumusan SPAM dan sanitasi terpadu ini berkontribusi langsung pada pemenuhan SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), percepatan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui promosi PHBS, penguatan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan SDG 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) untuk mewujudkan kawasan transmigrasi yang sehat. (Komunikasi Publik/UNDIP)
