Surabaya — Kepastian investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat hilirisasi dan komersialisasi inovasi di bidang farmasi dan alat kesehatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninveshil/BKPM), Rakhmat Yulianto, dalam sesi Layanan Inovasi Terintegrasi pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Grha Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (12/11).

Rakhmat menjelaskan, inovasi di bidang farmasi dan alat kesehatan membutuhkan iklim investasi yang kondusif agar hasil penelitian dari perguruan tinggi maupun lembaga riset dapat diterapkan secara luas dan menghasilkan nilai ekonomi. Menurutnya, pemerintah dan perguruan tinggi perlu memberi perhatian pada penguatan investasi untuk mempercepat proses hilirisasi inovasi kesehatan di Indonesia. 

“Pemerintah ataupun kampus perlu menekankan pentingnya penguatan investasi guna mempercepat hilirisasi dan komersialisasi inovasi kesehatan di Indonesia,” ungkap Rakhmat.

Ia juga menyampaikan bahwa industri farmasi Indonesia memiliki potensi pasar yang besar. Perusahaan nasional saat ini mendominasi sekitar 82 persen pangsa pasar farmasi dalam negeri. 

“Kondisi ini menjadi potensi bagi penguatan industri farmasi dalam negeri, khususnya melalui peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan produk inovatif,” ungkapnya.

Untuk mendukung pengembangan industri tersebut, pemerintah melakukan reformasi kebijakan guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Upaya itu antara lain dilakukan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan integrasi layanan perizinan kementerian serta lembaga melalui sistem Online Single Submission (OSS). Reformasi tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur kepastian waktu layanan perizinan dan penyederhanaan prosedur. “Reformasi ini dilakukan sebagai langkah konkret pemerintah untuk mempermudah proses izin usaha yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha,” jelas Rakhmat.

Selain kemudahan perizinan, pemerintah menyediakan insentif untuk mendorong investasi dan pengembangan inovasi, antara lain melalui skema super tax deduction berupa pengurangan penghasilan bruto hingga 300 persen dari biaya penelitian dan pengembangan. Pemerintah juga menyediakan fasilitas investment allowance berupa pengurangan penghasilan neto hingga 60 persen dari total investasi aset tetap. Rakhmat menambahkan, Kemeninveshil/ BKPM turut memfasilitasi inovator melalui pendampingan penyusunan rencana investasi dan perizinan, pemetaan insentif, serta pertemuan dengan calon mitra industri maupun investor. 

“Ada juga pendampingan penyusunan rencana investasi dan perizinan serta pemetaan insentif yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang dalam hal ini, Kemeninveshil memfasilitasi inovator lewat pertemuan dengan calon mitra industri maupun investor,” paparnya.

Rakhmat menegaskan bahwa pengembangan inovasi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan dan regulasi, sementara akademisi dan peneliti menghasilkan inovasi serta mengembangkan sumber daya manusia. Di sisi lain, dunia usaha berperan mengembangkan dan memproduksi hasil inovasi agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Media, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berperan dalam penyebarluasan informasi serta pengawasan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan hasil riset di bidang kesehatan sekaligus meningkatkan kapasitas industri farmasi nasional. Upaya ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta poin ke-9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

Informasi selengkapnya:
[https://ksti2026.kemdiktisaintek.go.id/]

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

#KSTI2026

#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak

#HilirisasiRiset 

#InovasiTeknologi 

#KemandirianEkonomi