Surabaya - Perguruan tinggi tidak terbatas pada peningkatan kualitas tata kelola dan pembelajaran, tetapi juga memastikan agar kehadirannya mampu memberi manfaatnya bagi masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, perlu langkah transformasi yang mencakup penguatan institusi, adaptasi perkembangan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan pemerataan akses pendidikan tinggi.
Langkah transformasi tersebut terumuskan dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak yang menjadi sintesis hasil Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi (KPPTI) 2026. Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), T Basaruddin, memaparkan matriks tersebut di Hall lantai 1 Airlangga Convention Center (ACC) Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (13/11).
Dalam pemaparannya, Ketua DPT menjelaskan matriks yang memuat empat klaster. Perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam memberikan kebermanfaatan.
“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi-potensinya dipersatukan,” jelas Basaruddin.
Penguatan Tata Kelola dan Transformasi Pembelajaran
Pada klaster pertama, Basaruddin menitikberatkan pada tata kelola, kepemimpinan, dan keberlanjutan. Ketua DPT menyoroti penguatan otonomi dan akuntabilitas institusi, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta diversifikasi sumber pendanaan untuk menjaga keberlanjutan kampus.
“Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan meliputi aspek output, outcome, dan impact secara transparan. Menerapkan sistem tata kelola yang menjamin terwujudnya GuG dan otonomi perguruan tinggi. Harapannya adalah terciptanya perguruan tinggi yang sehat dan menjadi kekuatan moral,” ujar Basaruddin.
Sementara itu, pada klaster kedua, Basaruddin menjelaskan mengenai transformasi pembelajaran, digitalisasi dan lulusan. Menurutnya, perguruan tinggi perlu mendorong pengintegrasian kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) secara bertanggung jawab dalam pembelajaran dan asesmen.
“Perguruan tinggi juga harus memperkuat pengukuran kematangan digital, integrasi, dan keamanan data, serta memastikan implementasi, pengawasan, dan pengelolaan penggunaan AI yang sesuai kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi. Dampaknya, akan terwujud tata kelola data dan AI yang terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel,” sebut Basarudin.
Kolaborasi dan Pemerataan Dampak
Lebih lanjut, pada klaster ketiga, menekankan penguatan kemitraan dan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempercepat hilirisasi inovasi agar hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
“Perguruan tinggi harus membuka diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melakukan hilirisasi inovasi,” kata Basaruddin.
Adapun klaster keempat menekankan akses, inklusi, dan jejaring pendidikan tinggi. Menurut Basaruddin, perguruan tinggi diarahkan agar memperkuat layanan bagi kelompok rentan, memperluas kemitraan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta membangun kolaborasi antarkampus dan diaspora internasional.
“Perguruan tinggi mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dinilai kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses. Melalui aksi ini, dapat tercipta kesetaraan akses yang berkeadilan dan penurunan ketimpangan,” tegas Basaruddin.
Melalui empat klaster dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak, perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat tata kelola, mentransformasi pembelajaran, memperluas kolaborasi, serta meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Implementasi langkah tersebut perlu dilakukan secara bersama agar potensi perguruan tinggi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
