Jakarta, 19 Januari 2015-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengadakan acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dan Nota Kesepahaman dalam rangka penegerian Universitas Andi Djemma Palopo bertempat di Gedung D, Ditjen Dikti, Senayan, pada Senin (19/1/2015). Dalam acara ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sesditjen Dikti), Patdono Suwignjo, pihak Yayasan Tociung Luwu diwakili oleh Achmar Mallawa, dan Gubernur Sulawesi Selatan diwakili oleh Kepala Biro Kerjasama, Amru Saher.

Hermawan Kresno Dipojono selaku Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Ditjen Dikti melaporkan acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset yaitu berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya, serta Sumber Daya Manusia Universitas Andi Djemma di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dari Yayasan Tociung Luwu kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). “Kami menghaturkan terima kasih kepada ketua yayasan dan seluruh anggotanya atas penyerahan aset ini” ucap Hermawan.

Sesditjen Dikti, Patdono Suwignjo dalam sambutannya mengatakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dan Sumber Daya Manusia Universitas Andi Djemma Palopo sebagai satu tahapan dalam proses penegerian. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dipergunakan perguruan tinggi saat ini dapat terus dimanfaatkan setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Patdono juga memberikan arahan kepada Universitas Andi Djemma Palopo untuk tetap mengikuti peraturan yang ada setelah menjadi PTN. “Pada saat menjadi PTN berarti sudah terikat dengan semua peraturan perundangan” ujarnya. Berbagai peraturan tersebut mengenai status rektor, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara yang harus berstatus sebagai PNS.  Serta masalah anggaran yang sudah terikat dengan APBN. Namun dalam masa transisi selama setahun sebagai PTN baru, diharapkan pihak pemerintah daerah dan yayasan masih membantu masalah anggaran. “Ini karena pada masa transisi negara belum boleh memberikan APBN” pungkasnya.