Jakarta, 19 Januari 2015 

Yth. 

1. Gubernur Sulawesi Barat;

2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

3. Bupati Luwu;

4. Ketua DPRD Luwu;

5. Walikota Palopo;

6. Ketua DPRD Palopo;

7. Ketua yayasan;

8. Rektor 

1) Syukur Alhamdulillah, hari ini telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dan Sumber Daya Manusia Universitas Andi Djemma Palopo, dan 3 (tiga) Nota Kesepahaman sebagai salah satu tahapan dalam proses penegerian beberapa Perguruan Tinggi di daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang digunakan oleh Perguruan Tinggi saat ini dapat terus dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri. 
2) Penyerahan aset ini merupakan salah satu persyaratan dalam proses penegerian atau pendirian sebuah lembaga pendidikan tinggi yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah wajib menanggung biaya investasi terutama investasi lahan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
3) Serah terima aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Aset Lainnya, serta Sumber Daya Manusia Universitas Andi Djemma di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Yayasan dimana Perguruan Tinggi tersebut akan dinegerikan.  
4) Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulawesi Barat,  Bupati Luwu, Walikota Palopo, DPRD Provinsi Sulawesi Barat, DPRD Luwu, dan DPRD Palopo atas upaya untuk mendukung dan mempercepat upaya peningkatan dan perluasan layanan pendidikan bagi masyarakat khususnya pendidikan tinggi dan juga kepada masyarakat, dalam hal ini yayasan yang telah berpartisipasi dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi. 
5) Setelah proses penegerian Perguruan Tinggi selesai dan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu di Universitas Andi Djemma Palopo diharapkan terus perhatian, partisipasi, dan bantuan dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam hal ini yayasan untuk tetap memberikan dukungan terutama dalam pendanaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia mengingat Pemerintah belum dapat secara langsung membiayai seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi tersebut karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah serta mekanisme penganggaran yang tidak memungkinkan Pemerintah untuk langsung mencukupi biaya pengelolaan perguruan tinggi.