Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir memberikan arahan kepada Pimpinan Yayasan dan PTS tentang prospek pengembangan perguruan tinggi dilingkungan Kopertis Wilayah X  (Sumbar, Jambi, Riau dan Kepri) di Kantor Kopertis Wilayah X, Sumatera Barat, pada Kamis 06 Maret 2015.

Dalam arahannya, Menristek Dikti, M Nasir menjelaskan mengenai kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bahwa perkembangan terakhir Kementerian Ristek dan Dikti adalah kementerian baru yang baru mendapatkan Peraturan Presiden pada bulan Februari 2015 yang telah disahkan struktur organisasinya.

Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nanti kedepannya tidak ada lagi yang namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi karena dari hasil blending antara Kementerian Ristek dan Dikti menjadikan struktur organisasi baru untuk mencapai tujuan dari Kementerian Riset dan Dikti yaitu National Competitiveness daya saing bangsa maka ada 5 Direktoral Jenderal yang ada di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Lebih lanjut, Menristek Dikti mengatakan ada 5 Direktoral Jenderal tersebut ada 3 Direktorat Jenderal yang berurusan langsung dengan Pendidikan Tinggi supaya masalah-masalah yang ada di perguruan tinggi bisa diselesaikan dengan baik, yaitu : pertama,  Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; kedua, Direktorat Jenderal Kelembagaan yang menyangkut dengan izin,  pembukaan program studi; Ketiga,  Direktorat Jenderal Sumber Daya, menyangkut urusan  dosen, urusan jabatan fungsional, rekrutmen dosen, dan beasiswa untuk dosen, dan perubahan aset.

Sedangkan ada 2 Direktorat Jenderal yang yang kaitannya dengan Ristek yaitu keempat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan; dan Kelima, ada Direktorat Jenderal Inovasi. Harapannya dengan hal ini proses pembelajaran yang ada di Dikti  bisa menghasilkan prototipe atau produk inovasi yang bisa dihilirkan dan dikomersialkan hasilnya kepada dunia usaha.

“Nah sekarang bagaimana dengan adanya posisi kopertis kedepan, karena sebutannya adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta berarti itu akan memunculkan dikotomi baru, untuk itu ada koordinator yang mengurusi perguruan tinggi swasta dan ada koordinator yang mengurusi perguran tinggi negeri yang dalam hal ini negeri ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kedepannya kami hilangkan tidak ada yang namanya urusan negeri dan urusan swasta, semuanya sama. Nanti kedepannya akan diurusi oleh Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi,” ujar M Nasir. (md/humasristek)