Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), ABPTSI (Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), dan APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) telah melakukan pembinaan terhadap 243 perguruan tinggi “non-aktif”. Saat ini jumlah Perguruan Tinggi (PT) “non-aktif” tinggal 122 di bawah pembinaan Kemenristekdikti, dan 6 (enam) Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian Agama dengan mengupdate data dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

Kemenristekdikti menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Perguruan Tinggi yang non-aktif dan sudah dilakukan pembinaan. “Kami membentuk tim baru lagi untuk membina Perguruan Tinggi non-aktif menjadi aktif, jadi masing-masing orang dalam tim dapat mendampingi. Status “non-aktif” sudah diubah menjadi status “dalam pembinaan” untuk memberikan konotasi yang positif’, demikian ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Patdono Suwignjo pada acara Konferensi Pers mengenai tindak lanjut pembinaan Perguruan Tinggi di Gedung D, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, selasa (24/11).

Menurutnya timbul keresahan dan stigma di mata masyarakat bahwa untuk mengurus beberapa Perguruan Tinggi dari status non-aktif menjadi aktif memerlukan “dana” yang diminta oleh pihak-pihak tertentu, padahal sebenarnya hal seperti itu tidak ada sama sekali. “Ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab menghubungi Perguruan Tinggi, perlu saya tegaskan segala pelayanan itu free/bebas biaya, artinya bila ada yang coba membantu dengan janji tertentu, itu berarti penipuan,” tegasnya. Bahkan menurutnya sudah ada pihak-pihak yang mengaku dapat membantu mendapatkan ijin program studi maupun Perguruan Tinggi.

“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada. Bila ada staf dari kami yang terbukti dan terlibat akan kami berikan sanksi tegas,” lanjutnya.

Lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi yang dilakukan pembinaan sudah mulai berkurang, maka peran Kopertis akan terus dioptimalkan.

“Kami sudah kumpulkan Kopertis untuk melakukan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi yang ada pada daftar yang harus dibina”, jelas Direktur Pembinaan Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi, Totok Prasetyo.

Terkait kriteria status diberikan kepada Perguruan Tinggi yang harus dibina, Totok pun melanjutkan penjelasannya, “Kriteria besar diantaranya adalah yang tidak punya ijin, ijinnya tidak diperpanjang dan tidak ada akreditasi. Sementara kriteria sedang diantaranya adalah yang melakukan kelas jauh. Untuk kriteria kecil dan masih bisa diberikan toleransi diantaranya adalah terkait nisbah.”

Kemenristekdikti sampai akhir tahun 2015 melalui program pendampingan yang intensif, menargetkan jumlah perguruan tinggi dalam pembinaan akan menjadi 0 (nol). Target ini tentu dapat dicapai jika ada kesadaran dari perguruan tinggi tersebut untuk berubah menjadi perguruan tinggi yang sehat. (dzi/bkkpristekdikti)