Empat isu besar yang dibahas antara lain 1). Prodi yang memiliki jumlah dosen minimal kurang dari 6 orang pada Pangkalan Data  (PD)DIKTI per tanggal 31 Juli 2015 akan diberikan Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti sebanyak 3(tiga) kali dengan sela waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, 2). Selama proses penerbitan SP 1-3, PT diperkenankan untuk memperbaiki kondisi jumlah dosen minimal sehingga memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan yang berlaku, 3). Jika pada tgl 21 Januari 2016, jumlah dosen minimal tidak mengalami perubahan dan tetap kurang dari 6 orang, maka status prodi pada PDDIKTI akan di Non-aktifkan, 4). Prodi yang memiliki jumlah dosen minimal = 0, pada PDDIKTI per tanggal 31 Juli 2015 akan di non-aktif kan statusnya.

Pada kesempatan tersebut Dirjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti menjelaskan upaya mengurai permasalahan terkait jumlah minimal dosen di Prodi Saat ini Kemenristek-Dikti sedang menyusun Permenristek terkait Nomor Induk Dosen. Regulasi ini landasan hukumnya, antara lain: UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP 41 tahun 2009 Tunjangan Guru dan Dosen, PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Permendikbud No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS, Permenpan dan RB No. 17 Tahun 2013 Jo  No 46 Tahun 2014 Tentang Jabatan Akademik Dosen , Permendikbud No. 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, Permendikbud No. 49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun dengan diterbitkannya Permenristek tentang  Nomor Induk Dosen, diharapan tidak terjadi perbedaan antara PTN –PTS, perguruan tinggi besar-kecil akan diberikan nomer unik, dimana satu dosen satu nomor induk.

Hal aktual lainnya yang disampaikan oleh Ali Ghufron Mukti adalah amanat RPJMN 2015-2019 yang menekankan pada pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan dan pemerataan akses pendidian tinggi, meningkatkan kualitas LPTK dan  meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi. Kesemua upaya tersebut dalam rangka mendukung daya saing nasional, seperti yang tertuang dalam dokumen Nawa Cita yang merupakan Visi-Misi presiden Jokowi.

Rektor UGM menyatakan seluruh prodi di kampus UGM yang berjumlah 266 Prodi, 18 Fakultas dan 2 sekolah, telah mengupdate data terkait surat edaran yang menyatakan bahwa  permasalahan SDM merupakan  Pekerjaan Rumah bagi rektor UGM. UGM slelau taat azas sehingga memang perlu mengadakan  diskusi khusus terkait masalah NID.

Hadir dalam diskusi tersebut Direktur SDM RSUP Cipto Mangunkusomo yang turut memberikan masukan terkait pengalaman mengelola SDM dengan perjanjian kerja, hadir pula Kepala Bidang Industri, Investasi Iptek. Seluruh Wakil Rektor dan seluruh Dekan di lingkungan UGM. (dirsdi/bkskpristekdikti)