Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan dilibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi ijazah para peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2015 ini. Rencana tersebut diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir dan Ketua KPU Husni Kamil Manik yang digelar di ruang sidang utama KPU Jakarta pada Kamis, 30 Juli 2015.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, para pejabat Kemenristekdikti dan KPU, perwakilan dari Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Menristekdikti M. Nasir mengatakan, “Pemakaian ijazah yang tidak sesuai dengan cara pemerolehannya sangat terkait erat dengan masalah moral,” ujar M. Nasir.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan bahwa dalam verifikasi ijazah ini memiliki dua kepentingan untuk memastikan bahwa semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai gelar akademik yang sah. Beliau juga menambahkan bahwa pelampiran atas persyaratan ini sangat penting bagi KPU untuk memastikan calon kepala daerah tersebut, dan bisa kena hukuman pidana. (fir/bkskpristekdikti)