DIKTI- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mulai hari ini, Kamis (26/2) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Agenda utama pertemuan ini adalah pembahasan restrukturisasi dan program prioritas. Kegiatan ini sekaligus berfungsi sebagai sosialisasi internal dan publikasi kepada media tentang Ristek dan Dikti.

Dalam sambutannya, Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan, ada sejumlah tantangan menata restrukturisasi, mulai dari banyaknya perubahan-perubahan organisasi maupun sistem perencanaan kegiatan. Pasalnya, Kementerian ini baru beroperasi sejak 2015, setelah diumumkannya Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, dan diterbitkannya Perpres nomor 13. Lanjut Menristekdikti, ia berharap hasil riset pendidikan tinggi dapat terserap dalam industri dan pelaku usaha.

 “Daya saing kita harus ditingkatkan lewat mutu dan inovasi. Perguruan Tinggi akan didorong menghasilkan riset tepat guna,” ungkapnya

Dalam pembukaan Rakernas, selain Menristekdikti, dihadirkan dua pembicara kunci. Mereka adalah Hedeaki Kasai dari Osaka University dan Holly White dari Regional Head of UK Science and Innovation Network, Asia Pacific.

 Rapat kerja ini melibatkan para pejabat di lingkungan Kemristekdikti, pimpinan LPNK Ristek, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, pimpinan Kopertis Wilayah I-XIV, BAN-PT, APTISI, ABPTSI, Dewan Riset Nasional, Dewan Pendidikan Tinggi Nasional, serta perwakilan dari APINDO.

 “Perguruan Tinggi menjadi fokus sasaran perumusan restrukturisasi ini. Bersama peserta dari lingkungan Ristek dan lainnya, mereka akan dibagi dalam lima komisi pembahasan,” terang Plt. Dirjen Dikti Ainun Naim.

 Sidang komisi akan berlangsung mulai besok, Jumat (27/2). Lima komisi yang dimaksud meliputi penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), akreditasi, inovasi dan hilirisasi, peran industri dalam mendukung pendidikan dan penilitian di perguruan tinggi, serta penataan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di lingkungan Ristek-Dikti. Meski demikian, tak tertutup pula pembahasan untuk isu-isu baru yang kemungkinan mengemuka. nrs