JAKARTA– Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir bersama dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Perdana menandatangai Nota Kesepahaman di Gedung BPKP Pusat, Jakarta Timur, Jumat (15/7). Penandatanganan ini tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengawasan di lingkungan Kemristekdikti.

“Hal ini sebenaranya sudah lama digagas untuk segara dilakukan kerjasama antara Kemristekdikti dengan BPKP. Harapannya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada di Kemristekdikti,” ujar M. Nasir.

Kepala BPKP, Ardan Adiperdana mengatakan bahwa meningkatkan atau mengawal pengelolaan akuntabilitas keuangan dan pembangunan merupakan domain dari BPKP. Maka dari itu, BPKP dan Kemristekdikti harus bekerjasama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dalam lingkup laporan keuangan.

“Untuk itu kami berharap dengan ini menjadi pondasi dan dasar yang kuat bagi Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan program-program pembangunannya,” tegasnya.

Nasir menambahkan Ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik itu ada empat, yaitu transparansi, awareness, akuntabilitas, dan responsibility. Kemristekdikti telah memuculkan Sistem Monitoring dan Evaluasi laporan yang secara real time dapat dilihat langsung. Untuk meyakinkan laporan tersebut. Kemristekdikti membutuhkan bantuan dari orang- orang expert yang ada di BPKP.

“Saya ingin ada yang menilai atau memberikan review. Kami memandang BPKP memiliki peran yang strategis dan memiliki sumber daya yang baik,” lanjut Nasir.

Bentuk kerjasama yang diberikan BPKP adalah memberikan pendampingan, bimbingan, dan evaluasi sampai audit. Penandatangan Nota Kesepahaman ini membuat kerjasama lebih terprogram sehingga pengelolaan keuangan secara akuntabel bisa terwujud dan terlaksana. (lry/ard)

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti