Isu tentang nelayan kembali  merebak menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang membahas kebijakan kelautan dalam sidang terbatas kabinet kerja pada bulan Juni lalu. Intinya, masa depan Indonesia ada di laut, sehingga potensi kelautan harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahtaraan masyarakat.

Tantangan Presiden selanjutnya : 70 persen dua per tiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Potensinya sangat besar untuk menjadi penggerak perekonomian nasional. Masalahnya, hingga saat ini potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, demikian kata Presiden Jokowi.

Kondisi saat ini.

Penegasan Presiden Jokowi tersebut bukan tanpa alasan. Jika dilihat kondisi geografis, data empirik tentang luas wilayah laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia, yang jika diuraikan adalah : (a) Luas Lautan = 3.544.743,9 km² (UNCLOS 1982), (b) Luas Laut Teritorial = 284.210,90 km², (c) Luas Zona Ekonomi Ekslusif = 2.981.211,00 km², dan (d) Luas Laut 12 Mil = 279.322,00 km², inilah data yang  menunjukkan betapa luasnya laut Indonesia.

Sementara, Sonny Harry Harmady dalam statementnya menjelaskan bahwa secara geografis, populasi nelayan yang ada di seluruh wilayah Indonesia sangatlah tidak sebanding dengan luasnya lautan Negara, hal ini tidak mengherankan karena dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan yang memiliki potensi perikanan terbesar di dunia. Secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen dari jumlah tenaga kerja Indonesia). Diantaranya ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (yaitu area yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan). Provinsi dengan jumlah nelayan paling banyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur (mencapai lebih dari 334.000 nelayan), diikuti Jawa Tengah (lebih dari 203.000 nelayan) dan Jawa Barat (sekitar 183.000 nelayan). Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak ke-4, ke-5, dan ke-6 di Indonesia. Jumlah nelayan paling sedikit ditemui di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku Utara.

Memahami angka tersebut menunjukkan bahwa “luas lautan Indonesia “tidaklah sebanding” dengan“jumlah nelayan” yang ada saat ini. Dan bahkan, masih banyak masalah yang tidak semua nelayan memahami seperti teknik penangkapan modern yang “efektif” dan “efisien” serta tata cara penanganan ikan pasca penangkapan. Nelayan tidak paham bahwa penanganan ikan segar merupakan salah satu mata rantai terpenting di dunia perikanan. Kecepatan pembusukan ikan setelah penangkapan sangat dipengaruhi oleh teknik penangkapan, teknik penanganan, dan penyimpanan di atas kapal. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang disampaikan oleh Dr Herman Maulana, ahli biokimia yang juga Ketua Lembaga Penelitian Tropical Agricultural Center, Bogor dalam paparannya mengatakan bahwa “Kadang-kadang, nelayan kita menggabungkan ikan yang kotor berdarah-darah dengan yang bagus. Ini tidak boleh, mempercepat pembusukan yang lain, produk perikanan punya sifat mudah rusak. Setelah mati, dan tubuh ikan sangat cepat mengalami perubahan, baik fisik maupun kimia.”

Menurut survei BPS (Badan Pusat Statistik) hasil sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sementara nelayan budidaya justru naik, dari 985 ribu menjadi 1,2 juta rumah tangga.

Kondisi eksisting diatas diperkuat dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas membahas pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna di kantor Presiden di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016:

Perikanan di Natuna hanya 8,9 persen dari potensi yang kita miliki. Ini perlu dipercepat lagi sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita,”

Kemana Nelayan Kita?

Ketika mata pencaharian sebagai nelayan tidak lagi menguntungkannya maka sudah pasti tidak akan ada lagi masyarakat yang mau berprofesi sebagai nelayan di kemudian hari. Inilah mungkin satu faktor yang menjadiobstacle bagi mereka yang berprofesi atau yang ingin berprofesi sebagai nelayan, yaitu antara lain : (1). “Rendahnyasupply dan demand yang terjadi saat ini,  (2) “tidak memadainya” peralatan tangkap sehingga tidak mampu bersaing dengan nelayan asing yang memakai peralatan tangkap lebih modern, (3) “sumberdaya manusia” yang memiliki kemampuan pemanfaatan Iptek dan pemahaman tentang inovasi yang rendah, sampai dengan dikotomi eksplorasi yang hanya berpihak di daratan saja merupakan sekelumit masalah umum yang dialami oleh nelayan Indonesia. Fakta yang sangat memprihatinkan adalah catatan tentang rendahnya kemampuan nelayan sehingga hasil hasil tangkap  perikanan mengalami “penurunan drastis”.

Jumlah nelayan tradisional menurut survei BPS hasil sensus 2003-2013 dimana jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu. Dari data tersebut jumlah nelayan usia tua lebih banyak dibandingkan dengan usia muda sehingga data ini memberikan fakta bahwa tidak adanya lagi minat generasi muda untuk menjadi nelayan.

Didepan mata persoalan nelayan semakin memprihatinkan ketika banyak anak muda yang kemudian tidak ingin lagi menjadi nelayan dan lebih memilih menjadi tenaga buruh dikota-kota besar, terlebih lagi persoalan nelayan belum mendapat perhatian dan keberpihakan kebijakan pemerintah yang terjadi adalah : (1) semakin berkurangnya SDM yang produktif, (2) tidak tersedianya jaminan akses modal, (3) tidak tersedianya jaminan akses pasar, (4) sarana infrastuktur yang tidak memadai, dan (5) tidak tersedia teknologi yang memadai yang Jika hal ini terus terjadi maka akan menjadi bencana atas ketersedian pangan (Indar Wijaya, Malu Menjadi Nelayan).

Solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah…

(1) Komprehensif, Integral, Holistik, dalam hal ini Pemerintah berperan menciptakan iklim kondusif dengan melakukan analisis komprehensif dan integral dengan arah dan target yang jelas dan terfokus, sehingga kontribusi potensi kelautan dalam pertumbuhan ekonomi menjadi lebih signifikan,  antara lain: (a)meningkatkan infrastruktur kelautan seperti Pelabuhan ikan, tempat pelelangan, industri pendukung, industri pasca panen; (b) menata dan menciptakan sumberdaya manusia terampil (Middle skill workforce)melalui peningkatan kurikulum dan program studi yang relevan baik di Perguruan Tinggi umum maupun Politeknik, termasuk akademi vocational; (c) meningkatkan sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, alih teknologi dalam rangka penyediaan kapal nelayan berikut mesin, peralatan tangkap dan alat komunikasi ideal untuk mendukung upaya penangkapan ikan dengan tingkat priduktivitas tinggi; (d) menata kelembagaanyang dibutuhkan nelayan seperti koperasi dan asosiasi sehingga tercipta kehidupan nelayan yang layak dan iklim kerja yang kondusif; (e) menata Jaringan kerja Nelayan termasuk jaringan inovasi dan klaster industri proses pasca panen;  (f) membangun industri perikanan yang kuat dan berskala besar dengan melibatkan industri termasuk didalamnya pembentukan kluster industri pasca panen ikan, klaster industri proses serta klaster industri sarana prasarana, dan (g) meningkatkan sistem inovasi untuk membangun rantai nilai, hulu-hilir yang memadai dalam rangka menjaga ekosistem melalui budidaya yang terstruktur.

Penciptaan  iklim kondusif harus sesuai dengan kepribadian dalam berbudaya berciri khas keIndonesiaan seperti gotong royong, berdiri dalam suatu komunitas spesifik yang kuat. Dalam konteks kawasan, budaya tersebut ditingkatkan dalam bentuk “otoritas” untuk optimalisasi sumberdaya dan tentunya pembangunan terintegrasi seperti ini akan menarik wisatawan manca negara dan domestic, sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya sumber pendapatan masyarakat.

(2) Penataan Supply dan Demand haruslah mampu menciptakan Investasi melalui pemanfaatan sinergi yang harmoni antar jaringan dan pasar untuk hasil laut Indonesia. Ini dapat terwujud jika networking, organisasi bisnis, inkubator iptek serta industri bisa  terwujud dalam suatu klaster Taman Sain dan Teknologi.

(3) Membentuk Rantai Kerja yang harmoni dalam membentuk sinkronisasi program antara:

(a) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan instansi terkait termasuk Perguruan Tinggi dan LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) serta pemangku kepentingan dan Industri, dengan mulai mengimplementasi strategi Penta-Helix yaitu dalam bentuk membuat berbagai bentuk dan kapasitas prototipe skala industri kapal nelayan modern, mesin kapal serta peralatan tangkap yang dibutuhkan masyarakat nelayan, tentu saja yang sesuai dengan iklim serta  budaya masyarakat nelayan Indonesia. Tugas Kemenristekdikti sampai dengan pembuatan prototipe skala industri bisa  terwujud dan diproduksi skala terbatas non komersial (Low Rate Initial Production-LRIP).

(b) Kementerian Perindustrian dan kementerian BUMN diharapkan dapat memproduksi dan memperbanyak prototipe industri tersebut untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Lalu pengelolaan.

(c) Kementerian Kelautan yang memiliki tugas dan fungsi mengelola dan meningkatkan pembangunan di sektor kelautan dimana nelayan berada di dalamnya menjadi faktor kunci dalam proses dan melakukan tata-kelola menggali potensi kelautan di Indonesia.

(d) Dalam rangka membuat prototipe industri, termasuk pengujian mekanis dan fungsi kapal beserta peralatannya dilakukan oleh LPNK, seperti:  BPPT, LIPI, BATAN, BSN, BIG, dan LAPAN, sedangkan konsep disain dan naskah akademis dibangun melalui  Perguruan tinggi yang memiliki kompetensi tinggi di bidang perkapalan dan peralatan tangkap, sedang middle dan higher skill workforce dapat dipenuhi melalui tugas dan fungsi politeknik di Indonesia.

Menggali Potensi Kelautan adalah tanggung jawab kita bersama…

Menggali Potensi laut bukanlah menjadi tanggung jawab sebuah institusi saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, yaitu bangsa, negara dan masyarakat, sehingga dalam memanfaatkan potensi laut perlu membangun kebersamaan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar institusi, industri, masyarakat serta perguruan tinggi. Dengan kebersamaan yang harmonis ini kita akan bisa membangun kelautan kita serta memanfaatkan kekayaan itu untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Jika kita mampu melakukan kolaborasi dengan berpijak kepada tugas dan fungsi masing-masing komponen, niscaya potensi yang melimpah bisa dimanfaatkan dengan baik, karena itu kalau hari ini hanya segelintir pemuda yang mau hidup sebagai nelayan, maka kedepan nelayan generasi muda akan segera melaut. Laut akan menjadi tumpuan hidup bagi generasi muda, sehingga akan menjadi faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi di negara ini.

Inilah makna dari sebuah kedaulatan politik, kemandirian ekonomi serta kepribadian dalam berbudaya membangun masyarakat nelayan yang profesional, mengakibatkan industri perikanan tangkap menjadi produktif, selanjutnya sektor perikanan menjadi tumpuan harapan terhadap tumbuhnya kegiatan ekonomi dan pasar.

Majulah Iptek dan inovasi, majulah Industri dan ekonomi perikanan, majulah Indonesiaku, sejahteralah masyarakatku… Hidup Indonesia.

Oleh: DR. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng. Staf Ahli Menteri bidang Relevansi dan Produktivitas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Sumber: http://lautindo.com/ikan-melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/