Tanjung, Lombok-Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (Forkom PTVI) untuk pertama kalinya diselenggarakan, pada Senin (17/3) di Aula Kantor Bupati Lombok Utara. Acara tersebut resmi dibuka oleh Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu. Hadir pula Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Illah Sailah, Rektor Universitas Mataram (Unram), Sunarpi, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia (MRPTNI), Herry Suhardiyanto, Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Mansur Ramli, serta Ketua Forkom PTVI, Hotma Prawoto.

Forkom PTVI baru didirikan pada bulan Oktober 2014 oleh para pengelola institusi pendidikan tinggi vokasi (program diploma) se-Indonesia. Tujuan didirikannya Forkom ini adalah untuk menjadi mitra pemerintah, industri dan segenap stakeholder untuk mewujudkan pendidikan tinggi vokasi Indonesia yang kuat dan bermartabat. Sebelumnya pada bulan Desember 2014, Forkom PTVI melakukan audiensi dengan Menristekdikti, M. Nasir dan mendapat respon positif atas pembentukan Forkom ini.

Sementara itu, mewakili Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Illah Sailah mengatakan pendidikan vokasi diharapkan menjadi ujung tombak dalam menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni sebab diharapkan pendidikan vokasi akan dapat menciptakan kurang lebih 113 juta tenaga yang siap kerja. “Pendidikan vokasi harus memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, sehingga ke depannya dapat dikembangkan juga vokasi akuntansi yang bersinergi dengan dunia internasional” katanya.

Rapat Kerja Forkom PTVI diselenggarakan atas dukungan dari Bupati Lombok Utara. Dalam sambutannya, Djohan Sjamsu mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dapat berjalan dengan baik merupakan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah yang telah bekerjasama mengembangkan KLU untuk menjadi lebih maju dan beradab. Dukungan pemerintah setempat terhadap pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya di KLU yaitu dengan mendukung pendirian pendidikan vokasi di Lombok Utara. Dimana dari 60 kabupaten/kota yang telah mengajukan izin mendirikan pendidikan vokasi, hanya dua yang dinyatakan layak yaitu KLU dan Bima.

Dalam kesempatan yang sama, Hotma Prawoto menjelaskan rapat kerja ini diselenggarakan untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam Kongres Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia yang sebelumnya diadakan pada bulan Oktober. “Harapannya pendidikan vokasi seperti dalam UU no. 12 tahun 2012 dapat terealisasi dengan baik.” ujarnya.

Pendidikan vokasi, lanjut Hotma, selama ini selalu disubordinasikan dengan pendidikan akademik. “Kami menolak itu. Perbedaannya hanya pada penerapan pengembangan ilmu. Basic knowledge nya sama” pungkasnya. Menurutnya pemikiran bahwa mahasiswa yang masuk pendidikan vokasi adalah mahasiswa yang tidak diterima di pendidikan akademik harus dirubah. Sekarang ini banyak mahasiswa di akademik yang tidak sukses, bisa jadi karena mahasiswa tersebut lebih skilful. Untuk itu, Hotma menginginkan pada penerimaan mahasiswa baru dibentuk tim nasional vokasi Indonesia termasuk dalam tes potensi akademik. “Kalau potensi akademiknya tidak bagus, tapi skilful nya bagus, maka masuk vokasi.” jelasnya.

Hotma juga berharap bahwa Dikti melihat pendidikan vokasi sebagai sebuah aset, bukan sebuah alternatif dimana pendidikan vokasi didesain untuk siap berada di dunia kerja. “Pendidikan vokasi kini sudah mulai masuk ke dalam sektor-sektor praktis seperti produksi dan industri.” imbuhnya.