Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten menjadi Undang- Undang (UU) pada rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (28/7). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto dan hadir pula Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Mohamad Nasir serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah mendengar laporan dari Ketua Panitia Khusus RUU Paten, John Kenedy Azis. John mengatakan walaupun sebelumnya sudah ada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tetapi masih diperlukan perbaikan dan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat sekarang.

“Maka dari itu, ada penambahan beberapa aturan yang diharapkan dapat lebih mendukung inovasi dan penelitian di Indonesia,” ungkapnya.

Penambahan tersebut antara lain mengenai tugas komisi paten, pengajuan secara eletronik, skema pembagian royalti penelitian, dan penyempurnaan pola publikasi invensi.

Undang- undang tentang paten ini sangat strategis untuk invensi dan penelitian di berbagai bidang, contohnya industri dan obat- obatan. Yasonna menjelaskan peraturan ini mendorong adanya penelitian yang inovatif. Ia juga menambahkan sekarang ini penelitian tidak lagi bergantung pada sumber daya alam melainkan sumber daya manusia.

Sebelumnya, telah diadakan Rapat RUU Paten hari Rabu (27/7) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi. Pada rapat tersebut, seluruh fraksi telah menyetujui bahwa RUU Paten dijadikan Undang-undang.

Mohamad Nasir yang juga datang pada rapat paripurna tersebut mengatakan, “disahkannya RUU Paten menjadi Undang-undang diharapkan dapat memberi kebahagian bagi para peneliti, inventor, dan inovator.”

Galeri