Jakarta – Dalam rangka menyelaraskan prinsip-prinsip Good Government serta selalu mengupayakan transparansi dan akuntabilitas maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan 4 instansi lainnya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta BPJS Kesehatan di Auditorium KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (25/7).

Acara ini dihadiri langsung oleh Sekjen Kemenristekdikti Ainun Na’im, Menkes Nila Moeloek, Irjen Kemendagri Tarmizi Abdul Karim, Staf Ahli Mendikbud Chatarina Girsang, dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, serta Ketua KPK Agus Rahardjo.

Sekjen Kemenristekdikti, Ainun Na’im menyampaikan bahwa selama ini Kemenristekdikti telah melaksanakan kerjasama dan upaya-upaya untuk memberantas korupsi, membangun birokrasi yang bersih dan memberikan pelayanan pada Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

“Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan antara lain, pendidikan anti korupsi yang dilakukan di kampus-kampus melalui dosen dan para mahasiswa, serta riset-riset dan analisis melalui peneliti untuk menemukan strategi bagaimana memberantas korupsi di Negara ini,” ujarnya.

Ainun juga menambahkan bahwa Kemenristekdikti telah melakukan kerjasama dalam hal penyediaan data dan memberikan akses kepada KPK untuk mereview perencanaan dan penganggaran dalam memberikan layanan dibidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pada sambutannya Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan KPK tidak hanya melakukan penindakan tetapi juga pencegahan. Namun Agus tidak ingin pencegahan hanya sekedar melakukan sosialisasi.

“Kami ingin dalam penindakan ada pencegahan lebih dahulu. Dan sebetulnya, kami ingin membangun sistem. Ini sebagian yang kita perkenalkan. KPK hanya sebagai pendorong, trigger. Kami melihat banyak sektor yang perlu diperbaiki,” katanya.

Di kesempatan yang sama juga KPK melakukan Soft Launching Aplikasi Berbasis Teknologi yang disebut “JAGA” bersama dengan Kemendikbud, Kemenkes dan BPJS Kesehatan yang diharapkan akan membantu masyarakat. Dengan aplikasi JAGA tersebut, publik akan dapat memberikan masukan atau keluhan terhadap sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. (ard)