athar

PADA 10 Agustus 1995. du-nia dihentakkan dengan berhasilnya maiden flight (terbang perdann) pesawat N-2S0 hasil karya putra terbaik bangsa Indonesia. Namun, sayang, pada 1998, pesawat yang telah menghabiskan dana sekitar US$650 juta tersebut akhirnya dihentikan. Walaupun demikian, terbang per-dana N-250 itu kemudianditetapkan sebagai Hari Teknologi Nasional oleh pemerintah.

Sungguh amat disayangkan jika di tengah rutinitas peringatan hakteknas tersebut masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik penyebab terhentinya program pesawat N-250 itu. Apa-lagi, Nawa Cita Jokowi-JK yang di-tuangkan dalam Perpres No 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah mencanangkan pengembangan pesawat terbang nasional, yaitu N-219 dan pesawat N-245. Tentu-nya, belajar dari sejarah kegagalan N-2S0 merupakan satu upaya yang sangat bijak agar tidak terjatuh da­lam jurang yang sama untuk kedua kalinya.

Memang, telah banyak tulisan, baik artikel di surat kabar maupun bahkan penelitian ilmiah, yang menjelaskan kegagalan N-250. Na­mun, jika diteliti secara mendalam, tulisan-tulisan yang menganahsis kegagalan N-250 baru dilakukan secara parsial yang berkisar pada tiga aspek. Yaitu, aspek manajemen industri, struktur industri dirgan-tara pada saat itu, dan aspek politik alias campur tangan IMF. Padahal, berdasarkan penelitian yang penu-lis lakukan dalam rangka penulisan disertasi, kegagalan IPTN, khusus-nya N-250, dapat dijelaskan dengan menggunakan kerangka policy pro­cess as hierarchy atau proses kebi-jakan sebagai hierarki ala Bromley (1989) yang terdiri atas empat aspek yang terkait. Yakni, aspek kebijakan nasional, aspek kebijakan sektoral, aspek operasional atau industri, dan aspek politik.

Aspek kebijakan nasional

Arah kebijakan pembangunan iptek, ekonomi, dan industri, khu-susnya sektor dirgantara, termak-tub secara tegas dalam GBHN 1993 hingga GBHN 1998. Dukungan ter­sebut dinyatakan baik dalam PJP (pembangunan jangka panjang) maupun di dalam pelita (pemba­ngunan lima tahun). Namun, sejak GBHN 1999, dukungan terhadap sektor tersebut ditiadakan lagi. Padahal. keberhasilan industri pesawat terbang mana pun harus in line dengan visi bernegara. Ke­bijakan nasional, terutama jangka panjang, merupakan manifestasi visi bernegara. Perubahan terse-bui menyebabkan tidak adanya dukungan pada institutional ar­rangement pada level di bawahnya, terutama pada sektor iptek, baik di dalam Kebijakan Strategis Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) maupun Agenda Riset Nasional-ARN. Keduanya tidaklagi memasukkan bidang rancang bangun, khususnya pengembangan pesawat terbang sebagai salah satu program utama nasional.

Aspek kebijakan sektoral

Kegagalan IPTN, termasuk N-250, juga disebabkan lemahnya du­kungan kebijakan sektor. terutama sektor keuangan dan perbankan, se-peni kakunya birokrasi keuangan, terutama dalam pendanaan desain pesawat terbang, dan masalah tidak adanya insentif kredit, baik kredit ekspor (KE) maupun kredit untuk industri-industri komponen pesawat terbang. Pasalnya. pada zaman Orde Baru, telah diupayakan pembinaan industri-industri hulu dirgantara, seperti industri elek-tronika, industri metal, nonmetal, industri kimia, plastik, dan karet. Namun, hasilnya belum tampak. Hal itu disebabkan para pengelola industri tersebut kekurangan modal untuk investasi peralatan baru yang canggih.

Aspek operasional/industri

Proses upgrading teknologi pe­sawat N-250 IPTN tidak ditunjang dengan kemampuan manajemen IPTN, terutama dalam menjual pesawat NC-212 dan CN 23S, baik dalam pasar domestik maupun pa-sar internasional. Untuk pesawat underlicensed NC-212, selama 26 ta­hun, yaitu dalam periode 1976-2002, IPTN hanya menjual sebanyak 94 unit. Artinya, IPTN hanya mampu menjual 3 pesawat per tahun.

Untuk pesawat CN-235. yaitu se­jak 1987-1995. hanya terjual sekitar

40 unit. Lemahnya kemampuan pemasaran, salah satunya disebab­kan gaya manajemen top-down pada saat itu yang tidak diimbangi ada­nya sense of responsibility dari ka-langandirekturdanpimpinan teras lain. Bahkan, di bidang pemasaran, telah berkembang suatu pemeo bahwa pada hakikatnya Pak Harto dan Pak Habible-lah yang berfungsi sebagai salesman, bahkan dikenal sebagai super salesman.

Aspek krisis ekonomi dan intervensi IMF

Walaupun tidak ada bukti hitam di atas putih, terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan adanya intervensi asing, khususnya IMF. di balik kegagalan N-250. Misainya, tekanan IMF kepada pemerintah untuk menyediakan pendanaan ratusan triliun rupiah demi re-strukturisasi perbankan. Namun, ironisnya, IMF menuntut Pemerin­tah Indonesia untuk menghentikan pendanaan pada IPTN, khususnya untuk N-250 yang hanya membu-tuhkan sisa pendanaan sekitar US$150-US$200 juta atau sekitar Rp2 triliun. Apalagi, pada saat itu, pesawat N-250 telah mengantongi jam terbang lebih kurang 800 jam dari 1.500 jam untuk mendapatkan Sertifikat Federal Aviation Adminis­tration (FAA).

Indikasi lainnya ialah tekanan lembaga IMFdengan resep Washing­ton Consensus-nya yang membuat Pemerintah membiarkan IPTN dan Texmaco mangkrak, bukan Chandra Asri, Astra, atau Indomobil yang juga mengalami kesulitan saat krisis.

Menurut Ishak Raflick (2007) seorang wartawan senior dalam bukunya Catatan Hitam Lima Presiden Indo­nesia Sebuah investigasi 1997-2007, mafia ekonomi, danjalan baru mem-bangun Indonesia menjelaskan, baik IPTN maupun Texmaco sama-sama mengembangkan potensi industri manufaktur (potensi produktif) dengan berbasis pada kemampuan alih teknologi, bukan sekadar tukang jahit (potensi konsumtif).

Penelaahan keempat aspek ter­sebut di atas tentunya menjadi satu pelajaran berharga, terutama bagi pemerintah dalam mendorong program nasional pengem­bangan pesawat terbang, baik N-219 maupun N-245. Itu semua tentu membutuhkan dukungan pada level ke­bijakan nasional dan kebijakan sektoral yang ditopang dengan manajemen profesional pada level industrinya.

Keberhasilan industri pesawat terbang, seperti Embraer-Brazil dan Avic-China, dan kegagalan industri pesawat terbang, seperti Romaero- Rumania dan FAMA-Argentina, menunjukkan bahwa political will dari pemerintah mempunyai peran yang sangat penting di atas empat aspek tersebut.

Sumber: Media Indonesia (11/08/2015)