Dr Agus Sediadi Tamtanus MSiIndonesia saat ini sedang gaduh membicarakan industri pertambangan, baik industri pertambangan yang berskala multinasional dan pertambangan tradisional yang dikelola masyarakat.
Sejarah keterlibatan masyarakat lokal pada kegiatan pertambangan telah dilakukan sejak abad ke-3 Masehi dan masih berlangsung sampai saat ini, bahkan kini telah menimbulkan berbagai konflik di beberapa daerah, seperti di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.
Pertambangan dipersepsikan sebagai suatu usaha baik di masyarakat dan suatu industri yang dapat diandalkan untuk mendapatkan keuntungan dan mendatangkan devisa secara cepat bagi pemerintah.
Tetapi faktanya, adanya usaha tersebut nampaknya bukan suatu keberkahan malah menjadi suatu kehancuran lingkungan yang sangat berkepanjangan, karena kurangnya pengelolaan yang baik dan benar.
Tercatat sekitar 70 persen terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan.
Operasi pertambangan legal dan ilegal, pada dasarnya mempunyai mekanisme yang tidak berbeda jauh. Kegiatan ilegal biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan pengetahuan yang sangat terbatas dan kendala di permodalan, kemampuan teknis dan pemahaman standard lingkungan yang sangat kurang dengan menggunakan alat tradisional dan sederhana.
Sementara itu, untuk yang legal melakukan mekanisasi peralatan pertambangan sesuai teknologi pengolahan sehingga skala pertambangan semakin membesar dan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, juga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah  permukaan.
Hasil kedua kegiatan tersebut berdampak sangat signifikan terutama berupa pencemaran air permukaan, air tanah, sumber terjadinya degradasi lingkungan, kerusakan bentang alam, lenyapnya vegetasi permukaan, meningkatnya erosi, bahkan banjir ataupun kekeringan, dan yang sangat serius adalah adanya pencemaran merkuri, khususnya untuk penambang emas primer.

Kerusakan Lingkungan
Saat ini isu adanya industri ekstraktif, menimbulkan kontra dan pro di masyarakat, bahkan sampai terjadi bentrokan. Apakah hal ini terjadi karena adanya peningkatan kesadaran di masyarakat, karena masyarakat sudah merasakan dampaknya yang sangat merugikan?
Sementara itu, selama ini konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, tetapi skala kegiatannya semakin masif.
Ironisnya, ada kecenderungan kegiatan industri ekstraktif ini berani melanggar ataupun mengakali adanya aturan-aturan demi kepentingan sepihak.
Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) telah terabaikan dan  bahkan UU ini dianggap sebagai penghambat investasi.
Beberapa catatan yang sudah dirilis oleh media, hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba), adanya izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C.
Pencemaran merkuri di Teluk Kayeli, Pulau Buru misalnya, terjadi karena adanya aktivitas di daerah hulu dan masuk ke dalam aliran sungai sampai ke hilir, sementara di daerah hulu biasanya merupakan daerah kehutanan dan kawasan lindung.
Ada sekitar 4.000 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia, sebanyak 108 DAS mengalami kerusakan parah. Tercatat jumlah DAS yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 3,97 juta hektare kawasan lindung terancam pertambangan.
Kerusakan masif juga terjadi di kawasan pesisir dan laut yang tidak luput dari eksploitasi. Lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, hingga menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Apakah pemerintah melakukan pembiaran atas kehancuran ini dan dibayar dengan kematian warga, kerusakan lahan, dan berubahnya pola ekonomi masyarakat.

Teluk Kayeli
Teluk Kayeli, secara morfologis dasar laut perairannya mempunyai pola yang simetris, yang  dipengaruhi oleh sedimentasi dari sungai-sungai di sekitarnya yang bermuara di teluk, khususnya Wai Apu.
Perairan Teluk Kayeli memiliki kandungan zat hara (Fosfat, Nitrat) reatif cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa Teluk di Perairan Maluku. Hasil analisis, tahun 1997 luas hutan mangrove berkisar 3.526 Ha, dengan komposisi 2.922 Ha merupakan mangrove sehat, nipah 377 Ha dan mangrove mati 227 Ha.
Dalam kurun waktu 10 tahun antara 1986, 1992 dan 1996 relatif tidak berubah, daerah ini mempunyai keanekaragaman makroalgae yang cukup baik. Pada era sebelum tahun 2000-an, kawasan Teluk Kayeli direkomendasikan untuk menjadi hutan industri minyak kayu putih dan pertanian.
Hasil analisis citra satelit antara Tahun 2003 dan Tahun 2015 mengungkapkan kerusakan hutan mangrove di kawasan Teluk Kayeli sangat masif. Dalam kurun waktu lebih kurang 12 tahun terjadi pengurangan luas hutan yang cukup signifikan, tercatat 861 Ha.
Jadi, adanya kerisauan akan menurunnya produksi perikanan nasional saat ini sangat beralasan, karena hutan mangrove adalah ekosistem penting dalam mata rantai makanan perikanan.
Kondisi lingkungan di Wansait, Kecamatan Waeapo, Pulau Buru, saat ini sudah dapat dikatakan rusak oleh adanya akitivitas pendulangan emas dan sudah meluas seperti adanya penebangan pohon hingga perbukitan menjadi gundul.
Adanya galian (10-20 m) membuat terowongan di bawah tanah (20-40 m), sehingga perbukitan rawan longsor dan lebih mengerikan lagi jarak jarak antara lubang satu dengan lubang lainnya sangat dekat, hanya satu meter.
Dampak aktivitas yang tidak terkontrol ini, yang sangat berbahaya adalah pencemaran yang ditimbulkan akibat pencucian emas. Limbahnya dibuang begitu saja di sungai, akibatnya laut tercemar oleh mercuri, dan merkuri yang tercampur dengan air buangan kemudian mencemari air tanah dan sungai sehingga mematikan pertumbuhan mangrove dan ikan.
Proses kerusakan lingkungan akan terus berlanjut, adanya akumulasi dalam mikroorganisme yang hidup di air sungai, danau, dan laut melalui proses metabolisme membentuk senyawa metilmerkuri dalam jaringan tubuh ikan. Ikan kecil menjadi rantai makanan ikan besar dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia.

Pembangunan Berkelanjutan
Pada dasarnya, istilah pemebangunan berkelanjutan atau “Sustainable Goals Development” (SDGs) suatu keprihatinan global yang didasari pemahaman bersama terjadinya daya dukung alam terhadap kehidupan manusia semakin menurun sehingga perlu penyelamatan.
Peningkatan pemanfaatan SDA ini yang dikuatirkan akan merusak lebih jauh lautan dan daratan sebagai sumber nutrisi manusia sehingga pola produksi dan konsumsi yang selama ini terjadi, dilihat dari sisi lingkungan, tidak berkelanjutan.
Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus dijalankan secara terintegrasi.
Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan tidak diartikan secara sempit sebagai perlindungan lingkungan tetapi pemahaman tentang keterkaitan antara ekonomi, sosial dan lingkungan alam.
Dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati agar generasi yang akan datang tetap dapat, menikmati kekayaan alam tersebut.
Perangkat hukum, untuk menuju pembangunan berkelanjutan sebetulnya sudah ada dari berbagai produk hukum yang ada, seperti UU RI No 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU RI No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU RI No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Juga Keppres RI No 10/2000 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan; Permen Lingkungan Hidup No 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat.
Pemerintah Indonesia, harus mampu merencanakan pembangunannya dengan baik. Tapi nampaknya yang menjadi masalah utama adalah implementasinya, di mana pengembangan indikator  pembangungan berkelanjutan harus mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup itu sendiri.
Namun demikian, upaya untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi dan ekologi global kembali ke masing-masing pihak, apakah dalam perencanaan dan implementasi pembangunannya telah memuat komponen keberlanjutan sesuai hukum yang ada.
Kepedulian pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan karena berkah sumberdaya alam yang melimpah harus dapat menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. ***3***

*)  Penulis adalah Widyaiswara Ahli Madya di Pusdiklat Kemeristekdikti