Seiring bergulirnya Paradigma Tekno-Ekonomi(Techno-Economy Paradigm), teknologi selalu menjadi faktor kunci yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup bagi suatu bangsa. Implikasi paradigma ini ialah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (resources based economy)menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (knowledge based economy atau KBE). Berdasarkan KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB) selalu menjadi acuan tingkat kesejahteraan dan kemajuan sebuah negara. Di sisi lain, kemajuan sebuah negara juga sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi. Di atas kertas, ada kaitan yang sangat erat antara capaian PDB sebuah negara dengan political will di bidang pengembangan riset dan teknologi.

Ada enam jenis input yang menjadi faktor pemungkin (enablers) guna memajukan teknologi dan inovasi. Pertama, besarnya pengeluaran untuk riset dan pengembangan yang persentasenya dihitung dari PDB. Kedua, kualitas infrastruktur riset lokal. Ketiga,  tingkat pendidikan pekerja. Keempat, keterampilan teknik pekerja. Kelima, kualitas teknologi informasi dan infrastruktur komunikasi. Keenam, penetrasi broadband.

Seiring dinamika perkembangan Iptek yang begitu cepat, tata kelola teknologi di Indonesia kini berubah menjadi money follow program. Perubahan ini harus disikapi serius oleh setiap institusi yang bertanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi.

Artinya, seluruh perumusan program harus melalui rangkaian Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) yang menekankan pada alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi dengan pengelompokan aktivitas yang berorientasi pada output dan tujuan. Model penganggaran PPBS bertujuan untuk memudahkan pemerintah mengambil keputusan berbasis alokasi sumber daya yang tersedia. Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada seluruh menteri kabinet kerja agar anggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 disesuaikan dengan program prioritas dan tidak lagi harus mengikuti organisasi kementerian/lembaga sehingga bisa terlihat manfaatnya. Secara otomatis, alokasi anggaran yang lebih proporsional akan diberikan untuk unit yang memiliki program prioritas.

Kebangkitan Teknologi Kedua

Saat ini Indonesia baru menginvestasikan 0,08% dari PDB-nya untuk pengembangan riset dan teknologi. Sementara itu, negara lain yang lebih maju seperti Jepang dan Korea sudah menginvestasikan dana lebih besar untuk pengembangan Risteknya. Korea misalnya, mengalokasikan anggaran untuk Risteknya sebesar 4% dari PDB. Jepang dan Korea terbukti menjadi negara maju dengan pendapatan tertinggi dari industri strategis yang telah dikembangkan.

Dengan sumber daya yang begitu besar, Indonesia berpeluang besar untuk merealisasikan kebangkitan teknologi kedua. Langkah strategisnya dengan perencanaan investasi di bidang penelitian, pengembangan serta penerapan teknologi dan inovasi secara lebih baik lagi. Guna mendukung langkah tersebut, cukup dibutuhkan dukungan anggaran sebesar 1,5% dari PDB.

Merujuk data Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku ada Rp11.550 triliun. Jika angka tersebut dikalikan dengan 1,5%, maka dibutuhkan sekira Rp173,25 triliun untuk menjadikan Indonesia melesat di bidang riset dan teknologi.

Dengan sumber daya penduduk, lembaga pendidikan tinggi, serta lembaga penelitian yang ada saat ini ruang kreasi bagi periset Indonesia untuk bisa menciptakan produk riset berskala pasar akan semakin besar. Namun hal itu harus ditopang dengan dukungan dana riset yang memadai. Indonesia saat ini memiliki 4.300 universitas, 260 politeknik, serta sejumlah Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Ketiga sumber daya ini sudah seharusnya mampu menciptakan teknologi inovatif bagi industri hilir sebagai modal dasar kemandirian bangsa.

Untuk itulah, target capaian pendidikan tinggi bukan lagi sekadar jumlah paten, publikasi dan jurnal,  serta waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Target pendidikan tinggi nantinya diubah menjadi lembaga pendidikan yang berbasis inovasi, pencetak top and middle skill workforce, pengembang industri berbasis Iptek dan income generating. Perubahan paradigma pendidikan tinggi ini kelak menjadi katalisator dalam mewujudkan daya saing, kemandirian dan kesejahteraan.

Belum terlambat

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati pada 10 Agustus 2016 ini bisa menjadi momentum penting kebangkitan teknologi kedua bagi Indonesia. Kita tentu masih ingat, kebangkitan teknologi pertama diperingati pada 10 Agustus 1995. Yakni  bertepatan dengan keberhasilan IPTN menerbangkan pesawat N-250 Gatotkaca yang sudah dibekali kemampuan sistem kendali otomatis (fly by wire).

Saat itu, keberhasilan BJ Habibie beserta tim kerjanya menghasilkan produk inovatif secara tegas menyampaikan pesan bahwa untuk bisa menjadi negara maju tidak selalu melewati tahap-tahap pembangunan yang dimulai dari low technology. Yakni penguasaan teknologi yang dimulai dari pertanian, industri pengolahan pertanian, yang berlanjut ke industri teknologi menengah dan baru menapak ke teknologi tinggi. Habibie menegaskan, jika ingin maju, maka negara harus melakukan terobosan berbasis sumber daya manusianya.

Secara khusus Habibie menulis; The basis of any modern economy is in their capability of using their renewable human resources. The best renewable human resources are those human resources which are in a position to contribute to a product which uses a mixture of high-tech.

Terhitung, sudah 21 tahun kebangkitan teknologi pertama berlalu. Dari tahun ke tahun, Indonesia memiliki stok sumber daya manusia yang terbarukan. Sudah saatnya penentu kebijakan di negeri ini mengubah paradigmanya. Yakni berkemauan menyisihkan sebagian pendapatan negara untuk menyusun perencanaan strategis di bidang riset dan teknologi.

Apabila porsi anggaran penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek dapat ditingkatkan menjadi 1,5% PDB, langkah utama yang mesti dilakukan adalah merestrukturisasi legalitas institusi negara yang bertanggung jawab terhadap teknologi dan inovasi. Restrukturisasi organisasi ini diperlukan untuk menata ulang birokrasi agar selaras dengan dinamika lingkungan strategis dalam suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi sehingga mampu berkembang sesuai tuntutan kemajuan (Handoko, 2006:114).

Guna mewujudkan hal tersebut, revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi hal strategis yang harus segera dipikirkan. Ada sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut yang perlu direvisi agar nantinya bisa selaras dengan cita-cita besar pengalokasian anggaran bidang Ristek sebesar 1,5% dari PDB. Sejumlah ketentuan lainnya perlu dimasukkan di antaranya tentang: (1) Fungsi dan tugas pemerintah, (2) Inovasi teknologi untuk kesejahteraan rakyat, (3) Fokus riset dan inovasi, (4) Industri strategis negara, serta (5) Manajemen pengelolaan industri strategis.

Kita belum terlambat melangkah. Dengan dengan investasi Iptek sebesar 1,5% dari PDB, Indonesia akan menjadi negara termaju di muka bumi ini. Sebab,  hakekat dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di sebuah negara.

Oleh: Agus Puji Prasetyono, Staf Ahli Menristek Dikti Bidang Relevansi dan Produktivitas
Sumber: http://joglosemar.co/2016/08/riset-15-pdb-menuju-indonesia-hebat.html