Apakah riset sudah berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan? Pertanyaan tersebut mengawali kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Rencana Induk Riset Nasional pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 di ruang rapat lantai 24 Gedung II BPPT yang dihadiri oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Sekretaris Jenderal Menristekdikti, Para Dirjen Kemenristekdikti, dan para pakar bidang pangan, energi, kesehatan dan obat, TIK, transportasi, hankam, material maju, maritim, kebijakan, humaniora, dan kebencanaan.

Menjawab soal pertanyaan mendasar tersebut di atas, Menristekdikti M. Nasir menekankan bahwa hasil riset harus dapat menghilir dan didopsi oleh industri. Selain itu Menristekdikti menambahkan bahwa, “kegiatan riset di Indonesia harus mampu menjawab berbagai permasalahan nyata di masyarakat dan mampu menjawab tantangan nasional, regional, dan internasional.” Dalam pembukaan, Menristekdikti melontarkan beberapa pertanyaan sebagai umpan bahan diskusi terkait 9 (sembilan) bidang prioritas riset sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2010-2025 dan ditambah 2 (dua) bidang yaitu riset terkait kebencanaan dan kebijakan riset.   Sebagai contoh di bidang pangan adalah bagaimana Indonesia dapat mencapai swasembada dan ketahanan pangan; di bidang kesehatan dan obat adalah bagaimana Indonesia mampu menjawab tantangan impor bahan baku obat generik; bagaimana TIK mampu menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN TIK mampu menjadi pemersatu antarbangsa tanpa batas; Indonesia menjadi pioneer pada transportasi udara, dibuktikan dengan telah diluncurkannya pesawat N-219 oleh LAPAN beberapa waktu lalu; seberapa jauh peran riset Indonesia dibidang nano teknologi; kontribusi riset energi menjawab tantangan 23% energi EBT pada bauran energi nasional 2025; peran riset mengoptimalkan potensi maritim di Indonesia; seberapa jauh peran riset terhadap deteksi dini bencana alam yang kerap terjadi; serta kebijakan yang tepat yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut. “Sinergi dan koordinasi antar lembaga, antar instansi, antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama terselesaikannya permasalahan tersebut dengan didukung oleh rencana dan arah pengembangan riset yang matang serta konsistensi pelaksanaan hasil kebijakan iptek,” Tegas Nasir menutup sambutan FGD.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Naim menambahkan dalam diskusi bahwa sebagai rencana induk, RIRN akan menjadi bahan referensi bagi para aktor dan pengguna iptek, sehingga perlu dijabarkan secara jelas tugas dan tanggungjawab para pemangku kepentingan dan disepakati bersama, sehingga kegiatan riset dan pengembangan dapat terlaksana dengan baik.  Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Iptek, Muhammad Dimyati menegaskan pada saat diskusi bahwa dalam rangka mencapai komitmen bersama antarpemangku kepentingan terkait perkembangan riset, maka Rencana Induk Riset Nasional ditargetkan akan menjadi Keputusan Presiden. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Iptek menambahkan bahwa RIRN harus menghasilkanoutput yang konkrit, implementatif, dan terukur.

“Kemenristekdikti akan mengadakan rapat koordinasi dengan perguruan tinggi dan LPNK pada bulan Januari tahun 2016 dalam rangka mematangkan draft  ini”, demikian disampaikan Dimyati menutup acara FGD penyusunan draft Rencana Induk Riset Nasional. (Nuri/Risbang)