Pada saat ini, keinginan kuat Pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) agaknya sudah tidak diragukan lagi. Keinginan itu paling tidak dapat kita lihat dalam sejumlah payung hukum yang telah tersedia, antara lain UUD 1945, Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003 bahwa  pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan Permendiknas No. 70, Tahun 2009, Pasal 1 bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Kesempatan belajar kepada ABK tidak saja diberikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga telah membuka jalan agar mereka dapat mengenyam pendidikan pada pendidikan tinggi. Dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan disebutkan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan. Dan, Politeknik Negeri Jakarta adalah PT pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Berbagi pengetahuan dari empat  penelitian yang telah penulis lakukan, yakni (1) Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada Politeknik Negeri Jakarta (2010), (2) Penyusunan Model Pendidikan Inklusi berbasis Potensi Didik pada Pendidikan Politeknik (2011), dan (3) Model Pendidikan Inklusi pada Pendidikan Vokasi (2012), ada satu pesan yang ingin disampaikan, yakni PT seyogyanya menyelenggarakan pendidikan inklusi berbasis potensi (calon) mahasiswa.

Mengapa perlu berbasis potensi calon mahasiswa? Pertama, dengan berbasis potensi, PT akan lebih mudah mengantarkan ABK mencapai kompetensi, sesuai dengan program studi atau konsentrasi yang dikembangkan. Misalnya, bila calon mahasiswa memiliki potensi mengoperasikan komputer dan menggambar, mungkin program studi desain grafis dapat dikembangkan. Bila mereka memiliki potensi bahasa Inggris, layak kiranya program studi penerjemahan dikembangkan. Logikanya, mereka akan sulit mencapai kompetensi yang diinginkan program studi, manakala mereka tidak memiliki potensi yang sesuai. Untuk-untuk anak-anak non-ABK saja, kita sering merasakan sulitnya mencapai kompetensi seperti yang kita inginkan.

Kedua, kita semua tentu tidak menghendaki, saudara-saudara yang ABK ini menggenggam ijazah tertentu, sementara mereka tidak memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi program studi yang tertera dalam ijazahnya. Kasihan jika terjadi demikian sebab ijazah hanya akan menjadi semacam hiasan tak bermakna. Omong kosong.

Ketiga, orang tua ABK dan kita semua tentu juga mengharapkan ABK menjadi orang-orang yang percaya diri dengan kompetensi dan ijazahnya. Kita bangga jika mereka bisa mandiri seperti halnya anak-anak kita yang non-ABK.

“Untuk apa mereka punya ijazah, bila mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain,” demikian tutur salah seorang orang tua ABK.

Sebagian ABK dengan kategori slow learner ternyata memiliki potensi tinggi dalam hal penggunaan komputer, kemampuan bahasa Inggris,  memainkan musik, dancing, dan menggambar. Karena itu, ke depan, kita mengharapkan akan ada universitas yang mengembangkan pendidikan inklusi dengan program studi bahasa Inggris atau jurnalistik; sekolah tinggi atau institute mengembangkan pendidikan inklusi dengan program studi seni tari dan seni musik; politeknik mengembangkan pendidikan Inklusi dengan program studi desain grafis atau administrasi niaga.

Mengembangkan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki calon mahasiswa—secara logika–akan lebih mudah untuk dilakukan. Dan, ABK ternyata juga memiliki segudang potensi, semangat belajar, dan daya juang yang tinggi sehingga sudah saatnya PT mengembangkan pendidikan inklusi.

__________________________________________________

Penulis:

Nur Hasyim, dosen dan peneliti pendidikan inklusi (PNJ)