JAKARTA – Dalam rangka memperkuat kerja sama regional, meningkatkan mutu dan  daya saing, harmonisasi, serta mendukung saling pengertian antara Pendidikan Tinggi Eropa dengan institusi Pendidikan Tinggi di ASEAN, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) bekerjasama dengan SHARE menyelenggarakan workshop nasional dengan tema  Dampak Kerangka Kualifikasi dan Standar Jaminan Mutu Regional di Perguruan Tinggi Indonesia pada Senin-Rabu (06-07/02). SHARE adalah sebuah konsorsium British Council (lead), Campus France, Jerman Academic Exchange Service (DAAD), Nuffic, Asosiasi Eropa untuk Quality Assurance di Perguruan Tinggi (ENQA) dan Asosiasi Universitas Eropa (EUA).

Setidaknya sebanyak 100 peserta hadir dari berbagai Instansi dan Perguruan Tinggi dalam acara yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel InterContinental Jakarta. Workshop ke-4 SHARE ini dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama regional, meningkatkan kualitas, daya saing dan internasionalisasi institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa ASEAN serta kontribusi terhadap Komunitas ASEAN. SHARE tentunya fokus pada tiga bidang hasil, di antaranya peningkatan Kualifikasi Frameworks (QFS) dan Quality Assurance (QA). Para peserta berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, Asosiasi Profesi dan Institusi Pemerintahan. 

SHARE 4 th National Seminar

SHARE diluncurkan pada bulan Mei tahun 2015 di Jakarta dan akan berakhir pada sekitar awal tahun 2019. Dampak yang diharapkan pada akhir 2019 adalah adanya peningkatan mobilitas mahasiswa antar negara ASEAN melalui Kerangka Kualifikasi yang sudah diperbaiki, Penjaminan Mutu, Sistem Transfer Kredit se-ASEAN, dan skema beasiswa. Kemudian adanya, perbaikan kesamaan dalam kesempatan untuk pertukaran mahasiswa antar negara kawasan ASEAN. Dan terakhir terjalinnya ikatan yang kuat antar universitas se-ASEAN dan peningkatan kerja sama antar universitas Uni Eropa-ASEAN. SHARE tentunya berfokus pada tiga bidang hasil, di antaranya peningkatan Kualifikasi Frameworks (QFS) dan Quality assurance (QA).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016, adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti ini berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dengan demikian, mutu pendidikan tinggi dapat didefinisikan sebagai pencapaian tujuan perguruan tinggi yang meliputi tridarma perguruan tinggi. Sedangkan, pengukuran ketercapaiannya dilakukan dengan menggunakan exceptional approach dengan tiga jenis katagori: 1) kualitas unggul, 2) baik sekali, dan 3) baik.

Disparitas Kualitas

Intan Ahmad, Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, dalam sambutan acara dan sekaligus sebagai narasumber menyampaikan bahwa institusi Pendidikan Tinggi kita masih perlu peningkatan mutu karena masih tingginya disparitas. “Kita bisa lihat jumlah perguruan tinggi yang berjumlah 4,537 dengan program studi sebanyak 25,059, dan 265,732 dosen namun  kurang darpada 10 % dosen berpendidikan doktoral. Jumlah mahasiswanya sekitar 6,5 juta, 746,000 diantaranya adalah vokasional/politeknik. Hanya 50 Institusi Pendidikan tinggi yang medapatkan akreditasi A (kualitas Unggul), 347 terakreditasi B (baik sekali) dan selebihnya dengan nilai C (baik). Disamping itu , terdapat Perguruan Tinggi  yang memiliki akreditasi internasional sperti  ABET, AACSB. Hanya ada 3 (tiga) universitas yang masuk dalam kategori world class university  di level 500,” terang Intan lebih lanjut.

Lebih jauh, Intan menjelaskan bahwa dengan program prioritas yang sudah disiapkan dalam kurun 2015-2019 sebagai strategic objectives. “Kita fokuskan pada 5 hal. Misalnya, adalah bagaimana peningkatan kualitas Institusi pendidikan Tinggi dicapai.Tentu kita dorong agar Institusi Pendidikan Tinggi dapat memilikii akreditasi Internasional, sementara untuk Nasional,  Ada akreditasi Universitas, juga akreditasi program studi dan tentu untuk  para lulusan PT, ada Uji Kompetensi Profesi. Yang lain, misalnya terkait Peningkatan apa yang disebut “Relevansi”. Lulusan PT dan Bursa Kerja harus relevan. Kebutuhan lulusan PT harus sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja,” ungkap guru besar ITB ini.

Beberapa presentasi disampaikan dalam workshop ini antara lain Megawati Santoso dan Andrea Bateman yang membahas tentang ASEAN Qualification Reference Framework yang disingkat dengan AQRF (Kerangka Kualifikasi Referensi ASEAN). Mega menekankan pentingnya membangun sebuah zona ASEAN yang memfasilitasi mutual recognition (saling pengakuan) dari pekerjaan dan kualifikasi keterampilan dalam pasar tenaga kerja ASEAN dan mobilitas masyarakat. Mega menambahkan untuk dapat lebih memahami kualifikasi mutu pendidikan tinggi, perlunya fasilitasi keselarasan NQF (National Quality Framework) untuk keselarasan AQRF sebagai mekanisme untuk pengakuan terhadap QF regional lainnya. NQF sendiri dimaknai sebagai sebuah sistem formal yang menjelaskan kualifikasi. 47 negara yang berpartisipasi dalam Bologna Process, berkomitmen menghasilkan  kerangka kualifikasi nasional. Negara-negara lain yang  bukan bagian dari proses ini juga memiliki kerangka kualifikasi nasional.

Zita Mohd Fahmi, Secretary ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) dalam pencerahannya di acara workshop ini lebih banyak bercerita tentang keterkaitannya Quality Assurance dengan ASEAN Charter yang mengembangkan sumber daya manusia dan  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menggarisbahawahi kebutuhan gerakan pekerja terampil dan pebisnis.  Sementara Narasumber lain seperti dari UGM, UI dan ITB lebih menitik beratkan pada pengalaman mereka dalam mendisain kerangka kurikulum yang didasarkan pada keputusan rektor yang mengacu pada UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan Perpres No.8 Tahun 2012. Selain itu, Mereka juga mengejar target agar tercapai akreditasi Internasional dan benchmarking, melakukan partnership dengan perguruan tinggi nasional dan internasional dan tentu peningkatan “on Relevancy”  agar ada link and match dengan pasar kerja.

Melalui workshop nasional ini, diharapkan nantinya akan dihasilkan kebijakan dan terobosan-terobosan baru dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi  antar ASEAN dan Uni Eropa melalui berbagai kerjasama yang dilakukan secara bersama sama. (AS/Belmawa)