Menjadi seorang Dokter adalah impian bagi sebagian besar anak di Indonesia. Cita-cita menjadi pahlawan kemanusiaan telah tertanam sejak dini. Data Kemenristekdikti menunjukkan bahwa setiap tahunnya, program studi kedokteran hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia selalu menjadi program studi favorit. Namun demikian, pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah mengenai mahalnya biaya pendidikan kedokteran dan akses bagi mahasiswa kalangan tidak mampu untuk mengenyam pendidikan kedokteran.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir hari ini (Jumat, 24/3/2017) hadir menyapa masyarakat dalam program Live Dialog “Semangat Pagi Indonesia” dengan tema “Mahalnya Biaya Kuliah di Fakultas Kedokteran” bertempat di studio 6 TVRI, Jakarta. Dalam kesempatan ini Menristekdikti menjawab kegundahan masyarakat pendidikan di Indonesia mengenai mahalnya pembiayaan pendidikan kedokteran.

“Ada banyak faktor yang menyebabkan biaya pendidikan kedokteran mahal,” ujar Menristekdikti. Menteri Nasir menjelaskan biaya pendidikan kedokteran lebih mahal dibandingkan bidang pendidikan lainnya karena untuk menghasilkan seorang dokter profesional dan handal diperlukan sumber daya yang besar dan berkualitas, sejak tahap pendidikan akademik (pre-klinik), profesi (klinik/co-ass), hingga Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, mahasiswa diharapkan mengikuti pendidikan klinik di rumah sakit sejak awal pendidikan (early clinical exposure).

Lebih lanjut, Menteri Nasir mengatakan pendidikan kedokteran membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, serta wahana penelitian yang sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD) dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Untuk itu, dibutuhkan sumber daya yang besar (termasuk biaya yang besar) untuk mendirikan dan mengimplementasikan pendidikan kedokteran pada Fakultas Kedokteran.

Pada tahun 2012, Ditjen Pendidikan Tinggi telah menyusun analisis unit cost pendidikan kedokteran per semester dengan pendekatan activity-based costing, yang selanjutnya juga menjadi dasar perhitungan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal untuk pendidikan kedokteran di PTN sesuai Permendikbud No. 73/2014.  Berdasarkan analisis tersebut diperoleh BKT Pendidikan Dokter : Rp 12.694.000. Dalam penerapannya di perguruan tinggi negeri, UKT Pendidikan Dokter mulai dari Rp.0 hingga maksimal Rp 25.000.000 (kelas tertinggi). Dengan berlakunya UKT, mahasiswa di perguruan tinggi negeri hanya membayar uang semester, tidak ada lagi uang pangkal dan biaya lainnya.

Menteri Nasir pada kesempatan ini menegaskan bahwa calon mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu jangan khawatir melihat besarnya biaya pendidikan kedokteran tersebut. Karena Negara hadir melalui berbagai skema pembiayaan dan beasiswa untuk memberikan akses bagi mereka untuk meraih impiannya sebagai seorang Dokter.

“Melalui UKT, mahasiswa kalangan tidak mampu tidak perlu membayar uang semester (Rp.0), sedangkan mahasiswa mampu lainnya membayar UKT sesuai kemampuan orang tua, subsidi silang. Sehingga muncul sistem pembiayaan berkeadilan,” ujar Menteri Nasir. Penerapan UKT berkeadilan ini telah dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa kedokteran di berbagai perguruan tinggi negeri, salah satunya dilaporkan secara langsung oleh reporter TVRI Jambi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi dalam program “Semangat Pagi Indonesia”.

Selain melalui sistem UKT, kalangan dari keluarga tidak mampu juga dijamin aksesnya mengenyam pendidikan dokter melalui pemberian beasiswa. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang No.20 tahun 2013 mengenai adanya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dan dosen (Pasal 32 – 35). Saat ini beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dan dosen kedokteran telah dikeluarkan melalui program BIDIK MISI, LPDP, dan juga Program Beasiswa Afirmasi.“Tahun 2017, Kemristekdikti menyiapkan Beasiswa Bidik Misi bagi 90.000 mahasiswa

Indonesia, dan ini terbuka bagi seluruh fakultas dan program studi,” pungkas Menteri Nasir.

Selain skema beasiswa di atas, beberapa universitas juga telah membuat program terobosan untuk membuka akses pendidikan kedokteran. Universitas Padjajaran  contohnya, sejak tahun lalu telah menggratiskan biaya pendidikan bagi para mahasiswa kedokteran. Para mahasiswa memperoleh beasiswa dari kota/kabupaten di Jawa Barat, termasuk dari instansi swasta dengan kewajiban setelah mereka lulus sebagai dokter harus bekerja di Jawa Barat di wilayah/instansi yang ditentukan. (FH)