Meningkatnya hasil invensi yang dimanfaatkan oleh industri dan berdampak ekonomi telah lama dirintis oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Bersinerginya unsur dari Akademisi, Bisnis, Government atau Pemerintah serta Komunitas (ABGC) masih merupakan salah satu strategi kemenristekdikti mewujudkannya.  Terkait hal tersebut, kemenristekdikti dalam hal ini Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Direktorat Sistem Inovasi mengadakan inisiasi kolaborasi riset bidang kesehatan obat, dengan bentuk Focus Group Discussion (FGD) pada hari Rabu, 12 Agustus 2015, di Hotel  Akmani Jakarta Pusat. Tujuan diskusi ini adalah membahas industri albumin dari ketersediaan bahan baku, aspek etika, serta aspek sosial dengan menghadirkan narasumber dari Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan. Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kebutuhan albumin nasional sangat tinggi dan memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Berdasarkan data IMS Health, potensi pasar nasional albumin diperkirakan mencapai Rp 400 M pada tahun 2014. Pemapar pertama dari PMI, dr. Rya menerangkan bahwa albumin, merupakan produk yang dapat diproduksi dari sisa darah hasil donor yang tidak dimanfaatkan, bahkan menjadi cost centre karena untuk membuang sampah yang dikategorikan sampah medis ini diperlukan biaya Rp 2,5 miliar/ tahun, sebuah angka yang cukup fantastis. ‘”Pemanfaatan sisa darah ini tentunya akan dapat memberikan ruang dana bagi PMI untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya,” hal tersebut disampaikan dr. Rya disela pemamaparannya.

Ditambahkan dr. Rya bahwa albumin, sebenarnya sudah dapat diproduksi di Indonesia karena bahan baku dan teknologi untuk pengolahanya sudah dikuasai, hanya saja perlu standar yang lebih baik yakni Good Manufacturing Process (GMP), yang sebenarnya sudah digagas World Health Organization (WHO) bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai penutup presentasinya, dr. Rya menyampaikan pentingnya dukungan berupa kebijakan nasional dalam pembangunan dan pengembangan industri albumin.

Paparan yang kedua disampaikan oleh pengurus harian YLKI, Bapak Sudaryatmo. YLKI diminta pendapatnya karena masih ada keraguan dari pengembang teknologi dalam hal ini Pusat Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).  “Apabila produk albumin ini memberikan kemanfaatan pada orang banyak maka dapat dikatakan produk ini etis. Selain itu perlu pembuktian bahwa produk ini bisa menyelamatkan nyawa manusia dengan terminologi adanya produk albumin maka akan ada berapa nyawa terselamatkan,” papar Sudaryatmo. Dari sisi perlindungan konsumen produk albumin harus memenuhi prinsip perlindungan konsumen dan konsumen berhak untuk mendapatkan informasi sumber albumin dan cara memproduksinya.

Paparan yang ketiga diisi dari perwakilan fatwa MUI. Pemapar dari MUI ini sangat dinantikan oleh peserta diskusi, karena merupakan salah satu kunci untuk dapat memprediksi share pasar dalam negeri yang merupakan negara islam terbesar di dunia. Dalam paparannya Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A. menerangkan bahwa secara umum darah yang mengalir itu haram, terkecuali pada saat darurat. Beliau mengakui belum cukup paham dengan apa sebenarnya albumin, tetapi beliau hanya memberikan analogi dan perbandingan dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan sebelumnya. “Unsur halal yang bercampur dengan najis dapat dikategorikan halal apabila dapat dipisahkan unsur halal dan najisnya,” papar Ni’am Sekretaris Komisi Fatwa MUI ini. Menutup pemaparannya, beliau menyampaikan perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan albumin ini tergolong halal atau haram.

Dalam diskusi yang berlangsung menarik tersebut, dihasilkan beberapa kesimpulan dan rencana tindak lanjut antara lain PMI mendukung diproduksinya albumin dan mengupayakan tersedianya bahan baku yang memadai secara kualitas, mencukupi secara kuantitas dan suplai yang berkelanjutan. Dari sisi regulator yakni kementerian kesehatan menyampaikan saat ini sedang membahas rancangan peraturan menteri kesehatan yang berisi tentang fraksionasi darah, sekaligus menyampaikan bahwa pada prinsipnya akan mendukung upaya produksi albumin demi ketahanan dan kemandirian nasional. Pihak bisnis yang diwakili PT Kimia Farma berkomitmen mebangun industri albumin dan bukti kesiapannya adalah telah mempersiapkan pabrik di Cikarang, Jawa Barat untuk memproduksi albumin. Beberapa hal yang harus ditindak lanjuti adalah bekerjasama dengan komisi fatwa MUI untuk memastikan kehalalan albumin serta diperlukan peningkatan level koordinasi agar dapat mempercepat terwujudnya industri albumin nasional (kkh/bkskpristekdikti)