SEMARANG – Perguruan Tinggi merupakan sebuah institusi yang memiliki peran kunci dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang bermutu. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum di PTN se-Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN harus menjadi fokus utama.
Hal ini dikarenakan Penegakan hukum adalah dambaan bagi masyarakat, di era reformasi. Tantangan kedepan masalah penegakan hukum bagi penegak hukum dan aparatur pelayanan masalah hukum sangat berat.

Rapat Tahunan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas
Hukum Perguruan Tinggi Negeri se- Indonesia dan Direktur Sekolah Tinggi Hukum Militer yang diadakan di Hotel Grand Candi, Semarang Jawa Tengah, Sabtu (8/10), adalah bentuk upaya menjalin kerjasama dan memberi masukan kepada pemerintah terkait isu-isu terkini serta peningkatan pendidikan tinggi hukum itu sendiri.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir yang menjadi Narasumber pada Rapat Tahunan BKS Dekan FH PTN se-Indonesia mengatakan pentingnya menjadi profesional hukum yang dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik untuk melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta mampu mengindahkan norma-norma dan nilai-nilai sosial kemanusiaan yang berlaku di masyarakat Indonesia.

“Bagi Perguruan Tinggi penyelenggara Pendidikan Tinggi ilmu hukum, yang perlu selalu dikedepankan kepada para mahasiswa dan lulusannya adalah pentingnya etika dan tanggung jawab profesi hukum,” ucap Nasir pada pidatonya yang mengambil tema Kebijakan Kemristekdikti dalam Mendorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum.

Menteri Nasir juga menyatakan bahwa perguruan tinggi bukan hanya mencetak sebanyak banyak lulusan saja, akan tetapi juga harus meningkatkan lulusan yang profesional dan mampu bersaing. Selain itu menristek mengapreasi atas terselenggaranya acara ini dan berharap dapat terus menunjukkan kemampuannya untuk saling bersinergi demi meraih progres yang baik bagi pengembangan dunia pendidikan, khususnya dibidang hukum.

“Saya juga mengimbau kepada semua agar terus mampu menumbuhkembangkan semangat kerjasama dan sinergisitas, agar tercipta karya-karya ilmiah penelitan, dan inovasi berkualitas tinggi bertaraf internasional, serta terbentuk SDM-SDM berkualitas yang juga mampu beradaptasi pada perubahan global dan bersaing menghadapi MEA,” tutur Nasir.

Dalam kesempatan yang sama di acara Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Benny Riyanto menyampaikan ada beberapa target dari pertemuan yang juga dihadiri oleh para Dekan dan Wakil Dekan, serta Ketua program studi dari FH PTN se-Indonesia ini. Di antaranya adalah penguatan kurikulum pendidikan hukum hingga penguatan BKS Dekan FH PTN se-Indonesia agar lebih kuat dalam memberikan masukan ke Pemerintah.

Pada acara ini hadir juga Rektor Undip Yos Johan Utama; Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman; beserta Para Wakil Rektor serta Ketua Badan Koordinasi Dekan FH PTN se-Indonesia, Runtung. (Ard)