Menuju kemakmuran Indonesia ditandai oleh saat dimana pemerintah memiliki “sensitivitas” dalam me“re-planning” ketidakoptimalan alokasi belanja negara untuk pertumbuhan ekonomi terutama yang “pro” terhadap : a) bagaimana 1,8 juta angkatan kerja baru dapat terserap setiap tahun nya, b) bagaimana kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat dikurangi, dan c) seperti apa model pertumbuhan pembangunan yang dapat mendukung hal tersebut.

Nilai sensitivitas menjadi sangat crusial bagi masyarakat ketika untuk kesekian kalinya Negara kembali “menuai kendala” dalam memberikan penjabaran terhadap ribuan kebijakan yang telah diluncurkan menjadi tidak efektif dan bahkan “tidak mensejahterakan”, apalagi memiliki kemampuan dalam memberikan pemerataan akses dan keterjangkauan ekonomi kepada seluruh rakyat di segala penjuru tanah air.

Ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuan teknologi semestinya terkonversi menjadi sebuah model pengembangan “megatrend” negara menjadi feedback dalam memberikan lapangan pekerjaan baru yang paling reliable dan berpotensi dominan dalam “meluluh-lantakkan” kemiskinan karena setiap ilmu pengetahuan yang hadir memiliki “kekuatan”unik sendiri.

Negara seharusnya tidak lagi menjadikan peningkatan Gross Domestic Product (GDP) sebagai satu-satunya tujuan utama dalam menghadapi tantangan global, tetapi semestinya juga kesejahteraan, peningkatan dan pemerataan akses ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Hal itu karena masyarakat sesungguhnya memiliki mimpi dan kerinduan yang sama terhadap akses dan kesejahteraan ekonomi.

Rakyat melalui sistem negara telah memberikan “mandat penuh” kepada pemerintah untuk berfikir “sekuatnya dan fokus” dalam mencari jalan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seharusnya Presiden, Menteri, Dirjen/Deputi, Direktur, Kabiro dan seluruh jajaran ASN di Lembaga Kementerian dan Non Kementerian termasuk Pemda yaitu seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota beserta jajarannya menggunakan seluruh kemampuan dan waktunya untuk “mengurai” dan “menemukan jalan keluar“ atas sebuah keputusan strategis yang berguna untuk mencapai pertumbuhan, pemeratan dan kesejahteraan, karena setiap usaha dan kesungguhan secara pasti akan mendapatkan solusinya,

Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi hanya dapat “didorong” dengan meng-akumulasi dan memanfaatkan faktor-faktor yang lebih efisien, mendapatkan hasil yang nyata dari teknologi dan inovasi terutama untuk strategi dan upaya  membuka 1,8 juta angkatan kerja baru setiap tahun. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan cara memberikan peningkatan permanen atas hasil penciptaan iptek dan inovasi sebagai model pertumbuhan pembangunan. Namun adakah faktor utama yang efisien yang dapat mendukungnya ?…

Ketika negara menerapkan model ini, maka akan ada “satu waktu” bahwa Negara memasuki pintu gerbang kemandirian industri. Hal itu tercapai ketika kemampuan dalam beragam industri dan oleh kesiapan SDM berintegritas dan memiliki kompetensi teknis,  dapat menerjemahkan gagasan baru dari dalam negeri dan luar negeri menjadi inovasi berskala komersial (Mokyr, 1999, 2002, 2010). Untuk mencapai hal tersebut maka Negara semestinya lebih sensitif merencanakan belanja untuk kemandirian iptek dan inovasi sekaligus memastikan  investasi berjalan menuju teknologi yang tepat.

Riset, Teknologi dan inovasi hendaknya didorong oleh kebutuhan nyata, dan diterapkan dengan cara membentuk sejak dini “kepekaan politik yang berbudaya” di awal perencanaan investasi iptek. Dalam kontek itu, seberapa banyak transparansi dan perlindungan berbagai hak kekayaan intelektual untuk dapat dipikirkan secara mendalam, dan selanjutnya bagaimana menciptakan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan nilai budaya bangsa.

Mendalami presentasi ilmiah Sri Mulyani yang berjudul:  Indonesia Menghadapi Tantangan Global” menyampaikan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cenderung procylical, hal tersebut diantaranya terjadi karena adanya “miskonsepsi”antara lain dengan menjadikan peningkatan GDP sebagai tujuan Negara. Jika saja paradigma tersebut memasukkan faktor teknologi dan inovasi menjadi salah satu model pertumbuhan ekonomi, daya saing dan kesejahteraan, maka dipastikan akan berdampak besar bagi kemajuan Negara. Begitu pula jika pemerataan akses ekonomi dan pemberdayaan dapat terimplementasi dalam APBN, maka GDP Indonesia akan mengikutinya dan bertransformasi menjadi countercyclic, yang bergerak berlawanan arah dengan pergerakan perekonomian saat ini, terjadi penurunan angka pengangguran akibat dari investasi pemerintah untuk sektor riset, pengembangan teknologi dan Inovasi hingga komersialisasi.

Menjadikan riset, teknologi dan inovasi sebagai “mesin utama” pembangunan ekonomi berarti merubah banyaknya penelitian di Indonesia dari empiris menuju inovatif, Hal ini akan berdampak pada kelengkapan dan perbaikan infrastruktur pendukung. Sebagaimana disampaikan Abramovitz (1956, p.11), jika input Investasi ke dalam perhitungan TFP (Total Factor Productivity) diukur dengan kesalahan karena kecenderungan yang bersifat historis (penyusunan belanja disusun atas dasar “copy-paste” dalam tahun berjalan), maka yang terjadi adalah guncangan makroekonomi, yang terjadi ketika sektor keuangan memasuki kerentanan domestik.

Namun, Jika kemajuan data dan metodologi akibat efek dari Revolusi Industri ke-empat dapat dijadikan dasar bagi negara dalam menyusun ulang investasi  untuk kemandirian teknologi maka sangat mungkin Negara dapat membuat analisa strategis tentang kinerja produktivitasnya. Seperti halnya bagaimana Pemerintah Inggris mengungguli Amerika Serikat dan Jerman pada awal abad ke-20, menggunakan parameter  teknologi, inovasi dan produktivitas termasuk keterkaitan antar fariabel itu. Apabila hal itu terjadi, Negara telah melakukan investasi di bidang riset dan inovasi sebagai kinerja inovatif baru yang kuat dan akan berdampak pada bagaimana produktivitas terkait dengan ukuran perubahan teknologi dan system eksplorasi. Hal tersebut dapat dijadikan tambahan analisis sebagai indikator baru dalam menghadapi lesunya iklim investasi dan ekonomi di Indonesia.

Potensi pendapatan pajak yang besar di Indonesia sesuai dengan data estimasi daya pajak Indonesia adalah antara 0.42-0.47 di tahun 2011, ini menandakan bahwa Negara kita saat ini tetap menjadi pilihan perdagangan barang dunia. Tetapi “mirisnya”, produk lokal yang bisa dijual sangat sedikit jumlahnya, karena tidak optimalnya alokasi pengeluaran pemerintah untuk mendukung pembangunan Iptek dan Inovasi bagi  pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Dari Ketidakmampuan menjadi kemampuan memenuhi kebutuhan investasi swasta untuk jangka waktu menengah atau panjang….

Teknologi adalah gabungan dari beberapa komponen ataupun gabungan dari beberapa sistem, dan setiap komponen adalah Investasi yang dapat dilakukan swasta untuk jangka waktu menengah dan panjang.

Salah satu pelajaran terpenting adalah “teknologi terbaik” tidak perlu menjadi teknologi terbaru. Seperti apa yang diingatkan oleh Erika Kochi bahwa “Daya tarik gadget yang berkilau itu kuat,” namun itu belum dapat dijadikan patron kesuksesan dari sebuah produk, faktanya bahwa kompleksitas teknologi tidak selalu berkorelasi dengan dampak yang besar, tetapi bagaimana memadukan teknologi rendah dan tinggi, seperti menggabungkan dampak penggunaan telepon seluler dan radio FM.

Merefleksikan kegagalan masa lalu adalah menemukan pelajaran berharga dari  setiap kegagalan, yaitu bagaimana menerapkan penciptaan teknologi dengan benar di dalam pembangunan ekonomi negara melalui investasi jangka menengah dan panjang dari industri swasta, upaya ini tidak hanya membantu, tetapi memberikan dasar bagi munculnya pemikiran tentang praktik terbaik dengan cara memastikan teknologi yang dirancang sesuai dengan keinginan pemikiran pengguna, dan cara paling pasti untuk memastikan sebuah teknologi benar-benar “memberdayakan” adalah ketika Negara mampu menciptakan proses perancangan yang bersifat kolaboratif (consortium model practically).

Ketika Negara menjadikan Teknologi faktor penentu untuk kemandirian ekonomi maka keraguan akan kinerja teknologi yang memiliki kekuatan  transformatif dalam pembangunan semestinya sudah harus dihilangkan.  Berbagai proyek pemerintah yang direncanakan dalam APBN “tidak hanya terarah kepada teknologi itu sendiri”, tetapi seharusnya teknologi menjadi faktor utama dalam mencari solusi bangsa ini. Kuncinya adalah dengan mengenali semua elemen terutama dukungan kebijakan seputar pendidikan dan peningkatan infrastruktur.

Kita sudah semestinya menangani tantangan pembangunan global melalui penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Iptek ke arah komersialisasi industri dengan terutama industri strategis seperti bidang sektor energi dan transportasi, yang notabene menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke 6+(%) pada masa mendatang. Berbagai lapangan pekerjaan akan terbuka melalui investasi komponen teknologi yang telah proven dalam mendukung industri teknologi nasional.

Begitu pula kebijalan fiskal dan moneter Negara digunakan untuk mendorong sektor Industri yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menurunkan kemiskinan dan memperbaiki pendapatan masyarakat.

Strategi dan Upaya

Pertama, kombinasi stagflasi dan persaingan internasional yang semakin meningkat memunculkan gerakan daya saing yang membutuhkan seperangkat kebijakan pelengkap untuk mendorong pertumbuhan produktivitas jangka panjang. Pemerintah sesegera mungkin merancang strategi peningkatan daya saing negara dengan melakukan investasi besar di bidang industri berbasis kemandirian teknologi dan inovasi. Fokus pada pertumbuhan produktivitas jangka panjang beserta rekomendasi dan langkah spesifik bagi investor swasta termasuk swasta asing.

Kedua, memperbaharui sistem riset dan teknologi di level pendidikan tinggi yang bertanggung jawab penuh hingga berskala pasar. Namun di sisi lain industri nasional adalah finish line-nya, sehingga kompetensi mahasiswa menuju profesional sudah terbentuk sejak di universitas melalui pelatihan, dan perolehan keterampilan baru secara terus-menerus. Pemerintah telah memperkuat kebijakan iptek hulu mengembangkan formula dan disain fondamental bagi berkembangnya sain dan teknologi.

Ketiga, kebijakan perdagangan dirancang untuk mengadopsi kebijakan ekonomi luar negeri yang berusaha membuka pasar di seluruh dunia berbasis pada pengurangan (minimalisasi) defisit untuk memperbaiki iklim investasi, termasuk pengembangan dan pemanfaatan Iptek untuk kemandirian.

KeempatPolitical will untuk mendukung peningkatan anggaran untuk program penguatan Iptek dan Inovasi hingga pada akhirnya dapat mencapai tahap komersialisasi juga promosi dan penyebaran iptek dan hasil inovasi secara masif. Dari skenario ini, jutaan rakyat Indonesia akan memanfaatkan kesempatan baru untuk pendidikan dan pelatihan. Hal ini memungkinkan produsen meminta saran dari pusat penyuluhan manufaktur mengenai segala hal terkait dengan industri dan inovasi.

Kelima, Menciptakan kerangka kerja yang terarah dan berguna untuk kebijakan ekonomi masa depan, sehingga iklim ekonomi mampu mendorong investasi. Kebijakan ekonomi internasional yang mampu membangun kolaborasi dan pasar yang berkelanjutan merupakan strategi yang baik, sukses dan berkelanjutan.

Walahuallam…….

Penulis: DR. Ir. Agus Puji Prsetyono, M.Eng

Wakil Anggota Unsur Pemerintah Dewan Energi Nasional, Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas.