PIH UNAIR – Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Drs Machfud Arifin SH mengundang semua Rektor dan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta ke Mapolda Jatim, Jumat pagi (26/5).

Pertemuan itu dilaksanakan sebagai kelanjutan dari perintah Presiden RI untuk menindak tegas pihak-pihak yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekaligus sebagai respon terhadap kondisi negara yang masih akrab dengan isu-isu tak sedap terkait dengan paham kebangsaan.

Dalam kesempatan itu, Machfud mengatakan, pihaknya tidak akan bisa bekerja sendirian untuk mengawal agenda ini. Sebab, personel Polri memiliki jumlah terbatas. Maka itu, dibutuhkan bantuan semua elemen masyarakat. Termasuk, para akademisi.

Machfud menilai, Rektor dan Guru Besar memiliki peran strategis. Mereka bisa berbaur dengan segenap warga dari ragam latar belakang. Sebagai kalangan terdidik, apa yang disampaikan mereka pun akan selalu didengar semua lapisan.

“Kita semua harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ormas atau gerakan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa,” ungkap dia di hadapan ratusan hadirin.

Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak, CMA., yang diberi kesempatan mewakili para rektor mengutarakan, selama ini kampus sudah berupaya agar tetap steril dari ormas maupun gerakan yang menggerus kebhinekaan dan persaudaran.

“Jadi, secara prinsip, kami mendukung ajakan Kapolda Jatim untuk turut serta menjaga Indonesia dari segala bentuk paham yang meresahkan masyarakat,” urai dia.

Lelaki kelahiran Gresik itu menambahkan, Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bineka Tunggal Ika adalah pilar yang harus terus dijaga. Hanya dengan langkah itu, keutuhan negeri bisa dipertahankan dengan damai dan berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Jember Mochamad Hasan mengatakan, agenda melawan gerakan atau ideologi yang menggerus nilai-nilai kebangsaan tidak dapat dilakukan secara parsial. Semua pihak mesti saling bergandengan tangan.

“Sinergi mutlak diperlukan,” urai dia.

Para Rektor dan Guru Besar juga menyatakan lima poin pernyataan sikap.

Pertama, menolak serta tidak memberi ruang terhadap masuknya segala bentuk paham radikal maupun upaya provokasi ke dalam lingkungan kampus yang dapat mengancam kebinekaan dan keutuhan NKRI.

Kedua, memberi dukungan penuh kepada pemerintah beserta TNI-Polri untuk tidak ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu: persatuan dan persaudaran, NKRI, Bineka Tunggal Ika, serta yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, mendukung Polri untuk melakukan tindakan hukum secara tegas kepada orang atau kelompok-kelompok yang dengan segala cara berupaya memecah-belah bangsa Indonesia.

Keempat, mendorong semua kekuatan elemen masyarakat untuk bersatu padu memberikan dukungan kepada aparat dalam melawan pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah-belah bangsa khususnya di wilayah Jawa Timur.

Kelima, merekomendasikan kepada pemerintah untuk diberikannya kembali materi-materi mengenai kepancasilaan dan wawasan kebangsaan masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Untuk menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

Pemberian pemahaman mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembentukan badan dari tingkat pusat hingga daerah yang mampu melakukan upaya pembinaan dan pengembangan bangsa Indonesia demi terjaganya kebinekaan dan keutuhan NKRI. (Humas UNAIR)