APBN SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL MENGHADAPI KONDISI PERUBAHAN IKLIM

Depok, 11/06/2021. Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Universitas Indonesia (UI), pada Jumat, 11 Januari 2021, menyelenggarakan webinar Series 1: “Climate Change Challange: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future.” Pada acara tersebut, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., Menteri Keuangan Republik Indonesia, hadir memberikan keynote speech. Dua orang pembicara diundang membahas topik yang berkaitan dengan climate change, yakni Ir. Laksmi Dhewanthi, MA., Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEC., Ph.D., Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.

“Kegiatan webinar ini merupakan pintu gerbang untuk bekerja sama antara lain dalam kajian yang berhubungan dengan Climate Change dan Climate Change Challenge. “Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future” diharapkan dapat menghasilkan riset dan inovasi dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pasar dalam memitigasi perubahan iklim, dan tentunya sejalan dengan visi dan misi Special Mission Vehicles (SMVs) Kementerian Keuangan,” kata Rektor Universitas Indonesia (UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., dalam sambutannya di acara tersebut.

Febrio Nathan memaparkan bahwa APBN adalah instrumen penting untuk mendukung transformasi ekonomi ke arah sistem yang lebih ramah lingkungan serta mendorong aksi mitigasi perubahan iklim. Sebagai instrumen untuk mendukung ekonomi hijau dan mendorong aksi mitigasi perubahan iklim, pemerintah menuangkannya dalam tiga kebijakan.

Pertama, kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk menstimulasi pengembangan energi baru terbarukan serta bidang usaha yang ramah lingkungan. Kedua, kebijakan belanja negara diarahkan untuk mendorong belanja pemerintah yang rendah karbon dan berdaya tahan iklim. Ketiga, kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif.

Lebih lanjut lagi, Febri menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama dan kolaborasi diantara semua pihak untuk mencapai upaya pencapaian lingkungan yang rendah karbon dan berkelanjutan, seperti kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terkait. Dalam presentasi yang berjudul “Financing Strategies for Climate Change Infrastructure Development”, Febrio menjelaskan bahwa selama pandemi terjadi penurunan emisi gas rumah kaca baik dalam skala internasional maupun skala domestik.

Penurunan tersebut dikarenakan melambatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas global, namun, perlahan emisi tersebut terus merangkak naik, bahkan dikhawatirkan akan melebihi kondisi awal seiring dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas global yang semakin membaik.  Febrio menjelaskan bahwa perlunya transformasi ekonomi ke arah sistem yang lebih ramah lingkungan serta mendorong aksi mitigasi perubahan iklim.

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia adalah dampak yang dipengaruhi perubahan iklim.  “Indonesia sangat rentan terkena dampak perubahan iklim, hal ini terlihat dari tingginya bencana alam di Indonesia termasuk yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, termasuk banjir dan kekeringan yang berujung kepada meningkatnya potensi kebaran hutan, menurunnya kualitas air bersih, rusaknya aset sumber daya alam, dan lainnya” katanya.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan terkait APBN sebagai instrumen fiskal sangat diperlukan untuk mendukung komitmen pemerintah terkait perubahan iklim. Terlebih lagi, Komitmen Indonesia mencanangkan menurunkan 29% emisi karbon dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Untuk mendukung tercapainya transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau, Universitas Indonesia sebagai salah satu institusi pendidikan berkomitmen untuk mengambil peran dalam proses transformasi tersebut.

“Universitas Indonesia berkomitmen untuk berperan dalam mengupayakan mitigasi dampak perubahan iklim global melalui berbagai riset dan inovasi”  kata drg. Nurtami, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi pada akhir webinar.