Surabaya, 03 Agustus 2016

JPII/UNIID adalah jaringan dan forum perguruan tinggi di Indonesia yang memberikan perhatian pada riset, pembelajaran dan kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kewajiban Negara yang dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan pemahaman multi dan interdisiplin. Perguruan tinggi sebagai salah satu pilar dan mitra pembangunan memberikan kontribusi pada pembangunan infrastruktur Indonesia yang berkeadilan dan memberi manfaat pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara.

Pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertumpu pada Nawa Cita yang mengedepankan diantaranya adalah peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, peningkatan produktiftas dan daya saing rakyat Indonesia di dunia internasional, serta perwujudan kemandirian ekonomi

Prof. Danang Parikesit sebagai Ketua dari UNIID/JPII menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur Indonesia merupakan perhatian besar dari pemerintah, yang ditunjukkan dengan sasaran pembangunan infrastruktur yang cukup ambisius dalam berbagai sektor seperti misalnya pembangunan 35.000 MW pembangkit dan distribusinya, 163 pelabuhan, 2,650 KM jalan nasional, 1.000 KM jalan tol, 3.258 KM rel kereta api, 15 bandara, 49 bendungan, dan sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan. Pembangunan infrastruktur ini diarahkan untuk mengurangi biaya logistik, peningkatan ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan daya saing dan kapasitas industri nasional.

Namun demikian, seperti yang juga disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Prof. Ali Ghufron Mukti, ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah juga merupakan salah satu perhatian pemerintah Indonesia. Hingga kini, Jawa masih mendo­minasi ekonomi nasional karena infra­struk­turnya paling maju, dengan 58% produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari pulau ini. Sebalik­nya, Malu­ku dan Papua yang minim infra­struktur hanya bisa menyumbang 2,37% PDB, padahal luasnya lebih dari tiga kali Jawa. Kabupaten-kabupaten yang paling rawan pangan semuanya di Papua, di mana rata-rata angka kemiskinan 25% lebih. Program pembangunan infra­struk­tur itu harus benar-benar diamankan pe­lak­sanaannya, agar tepat waktu, efisien, dan berkualitas.

Konsep pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan memerlukan strategi yang tepat, tidak saja berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, melainkan juga dengan kemampuan tata kelola yang baik dengan memperhatikan kearifan lokal, termasuk budaya setempat.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Menteri Ir. Hari Purwanto, MSc. DIC, menyatakan bahwa berbagai program yang memiliki target tinggi dalam waktu yang relatif pendek tersebut harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk didalamnya adalah insitusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia, selama ini telah berperan dan akan terus berperan besar dalam menyediakan SDM lulusan yang handal di bidang infrastruktur, menyediakan riset yang relevan dalam perumusan kebijakan infrastruktur serta memberi rekomendasi pada badan usaha untuk meningkatkan daya saingnya.

Dengan demikian, perguruan tinggi harus terus memperbaharui pengetahuan dan relevansinya dalam persoalan infrastruktur di Indonesia, tidak hanya pada aspek pengelolaan asset dan teknologi yang sifatnya fisik semata, tetapi juga mendorong keterkaitan antara infrastruktur dan pembangunan ekonomi, memperhatikan masalah sosial, budaya, regulasi dan tata kelola pembangunan, mengembangkan pemikiran baru dalam pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan SDM infratsruktur.

Dijelaskan oleh Dr. Hera Widyastuti selaku Ketua Panitia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember bahwa hal-hal tersebut akan didiskusikan dalam Simposium dan pertemuan anggota UNIID yang dihadiri 25 perguruan tinggi negeri Indonesia. Sebanyak 60 (enampuluh) kajian terkini dan multi disiplin akan dibahas dan diharapkan menjadi referensi kebijakan nasional dalam bidang infrastruktur.

Sebagai salah satu isu strategis, Prof. Ali Ghufron menjelaskan bahwa Perguruan sendiri juga saat ini memiliki tantangan besar dalam peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti bangunan perkuliahan, fasilitas laboratorium, dormitory, rumahsakit akademik, hingga pengelolaan jalan, air, listrik dan telekomunikasi di kampus. Oleh karena itu, inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan infrastruktur kampus diharapkan juga menjadi perhatian anggota UNIID/JPII.

Inovasi pembiayaan pembangunan seperti “availability payment” yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/2015 merupakan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif dari swasta, selain memanfaatkan APBN/APBD serta penerimaaan dana dari masyarakat. Dalam kaitan dengan hal inilah maka PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), melalui Direktur Utamanya Sinthya Roesly memberikan dukungan pada UNIID/JPII sejak pembentukannya. Shintya mengharapkan agar anggota UNIID/JPII diharapkan bisa aktif mengembangkan berbagai skema pendanaan sehingga infrastruktur di perguruan tinggi Indonesia bisa lebih maju, setara antara wilayah yang sedang dan sudah berkembang, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Seperti yang dijelaskan oleh Sinthya Roesly, PT. Penjaminan Infrastruktur Infrastruktur juga telah berhasil mendampingi pengembang proyek infrastruktur dalam menjamin pembiayaan PLTU Batang. Kedepan, pembiayaan infrastruktur pendidikan tinggi juga diharapkan dapat dijamin oleh PT. PII sehingga semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga lulusannya relevan dengan kebutuhan pembangunan, dan dapat menghasilkan riset yang bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. (press release jpii)